RUMUSAN

HASIL RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

Jakarta, 12-13 Februari 2013

Rapat Kerja dengan tema “Hilirisasi Industri Dalam Rangka Mencapai Target Pertumbuhan Industri Nasional” yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Atase Perindustrian, KADIN, Asosiasi Industri & Pelaku Usaha, seluruh Kepala Balai Besar, seluruh Kepala Baristand, seluruh Kepala Unit Pendidikan dan Kepala Balai Diklat Industri menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Setelah mengalami periode penurunan kinerja akibat dampak krisis ekonomi global pada tahun 2007-2009, sektor industri kini mampu tumbuh dan berkembang secara signifikan. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2012 mencapai 6,40%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (PDB) pada periode yang sama sebesar 6,23%. Sektor industri pengolahan non migas ini memberikan kontribusi sebesar 20,85% dari total PDB nasional, yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

2. Sasaran utama pembangunan sektor industri tahun 2013 antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 7,14%, penyerapan tenaga kerja sektor industri sebanyak 400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor industri hingga mencapai US$ 125 miliar, serta investasi PMA sebesar US$ 12 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp 42 Triliun.

3. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2013 tersebut diperlukan upaya yang maksimal melalui “Akselerasi Industrialisasi 2012-2014”, yang diimplementasikan melalui program prioritas Kementerian Perindustrian, yaitu: (1) Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral; (2) Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik dan Ekspor; dan (3) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4. Beberapa agenda yang menjadi fokus Kementerian Perindustrian pada tahun 2013 untuk dikerjakan secara bersama-sama dengan sektor terkait lainnya, antara lain: (1) Program Revitalisasi Industri Gula, (2) Program Revitalisasi Industri Pupuk, (3) Program Pengembangan Low Cost and Green Car (LCGC), (4) Pengembangan Kendaraan Angkutan Umum Murah Pedesaan, (5) Program Dukungan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), (6) Hilirisasi Industri Berbasis Bahan Tambang Mineral, (7) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2012, serta (8) Penyusunan RUU Perindustrian.

5. ASEAN Economic Community (AEC) merupakan agenda bersama negara-negara ASEAN dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai: (1) Pasar dan basis produksi tunggal, (2) Kawasan Ekonomi yang kompetitif, (3) Pengembangan ekonomi yang merata, dan (4) Integrasi ke dalam ekonomi global. AEC mulai diberlakukan pada tahun 2015.

6. Dalam menghadapi AEC 2015 tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, antara lain: mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan anti-dumping bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri.

7. Untuk meningkatkan daya saing sektor industri, Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa: (1) Tax Holiday (PMK 130/2011 & Permenperin 93/2011), diberikan kepada industri pionir dalam rangka mendukung program hilirisasi, (2) Tax Allowance (PP 52/2011), diberikan dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha dan/atau daerah tertentu, (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Selain itu, akan diberikan pula insentif yang diperlukan dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

8. Dalam rangka pemerataan pembangunan sebagai implementasi MP3EI, perlu dilakukan upaya Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa, melalui: (1) Pengembangan kawasan industri baru, yaitu industri-industri berbasis sumberdaya alam, pengolahan mineral dan memanfaatkan lokasi geografi yang strategis, serta teknologi tinggi, (2) Revitalisasi kawasan industri yang sudah ada, dan (3) Mensinergikan pengembangan kawasan industri dengan program MP3EI untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan upaya dimaksud diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur dari berbagai instansi terkait sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan investasi.

9. Sebagai tindak lanjut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral & Batubara (Minerba), Kementerian Perindustrian melaksanakan Program Hilirisasi Industri Berbasis Bahan Tambang Mineral, dengan sasaran tahun 2013 adalah menyiapkan roadmap pembangunan smelter pengolahan bahan mineral untuk bijih besi, nikel, alumina dan tembaga di dalam negeri.

10. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, Pemerintah mengembangkan Program Low Cost and Green Car (LCGC). Terkait hal tersebut, telah terjadi peningkatan investasi berupa perluasan dan pembangunan pabrik baru dengan total investasi sebesar US$ 2,2 Milyar untuk industri perakitan dan US$ 2,3 Milyar untuk industri komponen, dengan perkiraan menyerap tenaga kerja total sebanyak 25.000 orang. Sasaran program LCGC adalah penetapan insentif fiskal berupa kebijakan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

11. Dalam upaya pengembangan Industri Agro, isu-isu yang perlu mendapat perhatian Pemerintah antara lain: impor ilegal, illegal logging, dan perlindungan keamanan pangan. Terkait dengan impor ilegal, perlu ditingkatkan instrumen perlindungan industri dalam negeri dalam bentuk peningkatan kualitas dan standar produk. Untuk mengatasi permasalahan illegal logging, Pemerintah mewajibkan sektor industri menggunakan kayu yang telah memenuhi syarat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Khusus untuk menjaga kualitas produk makanan, industri harus menggunakan bahan baku yang berkualitas dan sesuai standar kesehatan dan higienis.

12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan untuk mewujudkan penyebaran dan pemerataan industri ke luar Pulau Jawa serta memperkokoh perekonomian masyarakat. Fokus pengembangan IKM adalah penumbuhan wirausaha baru, melalui penguatan rantai nilai (bahan baku, produksi, pasar, dan SDM), jasa IKM, serta inovasi teknologi. Untuk itu, perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak dalam membina dan mengembangkan IKM agar dapat tumbuh mandiri, berkembang, dan memiliki daya saing global.

13. Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan unsur pokok: (1) Pemantapan Perekonomian Nasional, melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, melalui pembangunan SDM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, mitigasi bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya; dan (3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik, melalui perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta pemantapan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

14. Untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian berjalan secara akuntabel dan transparan, perlu dibangun sistem pendeteksi dini (early warning system) dan optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP juga dapat menjadi instrumen untuk mengawal rekomendasi / temuan Inspektorat Jenderal serta percepatan pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2013, agar realisasi penyerapan anggaran dapat lebih optimal namun tetap berdasarkan ketaatan terhadap asas-asas pengelolaan keuangan negara.

15. Selain melalui sistem pengendalian internal tersebut, Kementerian Perindustrian juga diharapkan melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan cara penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

16. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan melalui: (1) Penerapan reformasi birokrasi dan pemberian tunjangan kinerja, (2) Peningkatan kinerja pelayanan publik, (3) Peningkatan kualitas SDM aparatur termasuk rekrutmen dan pengelolaan pegawai, dan (4) Percepatan pelaksanaan DIPA tahun 2013.

 

Jakarta, 13 Februari 2013


Kementerian Perindustrian

 

Suluruh Bahan Presentasi Pembicara dan Narasumber dapat di-unduh di sini