Tema Pembangunan 2009

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan 2008, serta tantangan yang dihadapi tahun 2008, tema pembangunan pada tahun 2009 adalah PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN KEMISKINAN.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu:

  • Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
  • Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya. Prinsip pembangunan keberlanjutan mencakup tiga tiang utama pembangunan yaitu ekonomi, social, dan lingkungan yang saling menunjang dan terkait. Lingkungan hidup yang lestari merupakan modal dasar pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlanjut mutlak harus mempertimbangkan upaya pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk upaya yang mendukung terhadap antisipasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam kegiatan prioritas pembangunan nasional terutama pada sektor-sektor pembangunan yang langsung terkait.
  • Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
    Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (good public governance), dunia usaha (good corporate governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.
  • Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
  • Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pendesentralisasian pelayanan-pelayanan kementerian/lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
  • Pengarusutamaan padat karya. Program padat karya produktif dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran, setengah penganggur, dan masalah kemiskinan sementara (transient poverty). Sasaran pemanfaatan program ini adalah penduduk miskin yang untuk sementara waktu sedang megganggur atau setengah menganggur. Melalui Program ini mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan penghasilan (income generating). Lapangan pekerjaan produktif dalam skema ini adalah pekerjaan manual di bidang pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, dan lain-lain. Penetapan kelompok sasaran, jumlah, jenis kegiatan, dan lokasi yang dipilih, serta penentuan upah dalam pekerjaan yang dirancang di bawah upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Mekanisme sistem penyaluran dan pengelolaannya akan dilakukan secara transparan dan secara teknis dan administrasi kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

Prioritas Pembangunan Tahun 2009

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMN Tahun 2004 – 2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2009, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

  1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan;
  2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi;
  3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri.

Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2009

  1. Meningkatnya daya saing industri manufaktur ditandai oleh makin besarnya pangsa pasar domestik yang didominasi oleh produk-produk industri dalam negeri.
  2. Meningkatnya volume dan nilai ekspor produk manufaktur.
  3. Meningkatnya penerapan standarisasi dan teknologi bagi industri manufaktur.
  4. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri prioritas.
  5. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia baik di daerah maupun di pusat serta dunia usaha khususnya industri kecil dan menengah (IKM).
  6. Dengan perkiraan sasaran pertumbuhan industri nonmigas tahun 2009 sebesar 6,0 persen.

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Tahun 2009

Arah kebijakan tahun 2009 difokuskan pada tiga upaya yaitu:

  1. Peningkatan daya saing industri melalui:
    • Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai dengan: a) Penyediaan fasilitasi pada industri prioritas baik fiskal maupun non fiskal, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Kebijakan Industri Nasional, b) penyelesaian pelaksanaan harmonisasi tarif, c) penghapusan Perda-perda yang membebani industri, d) penyelesaian revisi perundangan terkait masalah perburuhan, dan e) penyiapan legalisasi peraturan tentang Kawasan Industri, sebagai upaya untuk mendukung pembangunan dan persebaran industri di daerah-daerah, sebagai pengganti Keppres No. 41 tahun 1995 tentang Kawasan Industri.
    • Penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri: a) Penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas penyelundupan; b) Percepatan pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI); c) Penyelesaian hambatan kepabeanan.
    • Peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan guna: a) Melanjutkan pengembangan 10 klaster industri inti yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2004 – 2009; b) Melanjutkan pengembangan industri terkait dan penunjang kesepuluh klaster industri inti tersebut; c) Membina kemampuan teknologi industri, termasuk upaya peningkatan efisiensi penggunaan energi.
    • Pengembangan penggunaan energi alternatif, yang berbasis bahan baku nabati melalui optimalisasi 20 pabrik.
    • Meneruskan program restrukturisasi permesinan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
    • Penyediaan layanan teknis dan manajemen dalam rangka akses teknologi produk maupun proses produksi, seperti pengukuran presisi, pengkalibrasi data, pengujian material, dan lain-lain, serta
    • Fasilitasi penguatan pasar internasional dan produk-produk industri untuk mendorong pengembangan industri berorientasi ekspor.

  2. Peningkatan kapasitas industri melalui:
    • Peningkatan investasi industri baik dalam 10 klaster industri inti, klaster pendukung, maupun klaster penunjangnya;
    • Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, melalui promosi dan dukungan fasilitasi pada 300 produk pilihan;
    • Pengembangan pilot proyek pengembangan industri baja dan semen;
    • Pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan: a) melanjutkan pemberdayaan dan pembinaan langsung dalam rangka pengembangan klaster industri di 80 kabupaten/kota, b) melanjutkan revitalisasi sentra-sentra industri kecil di 20 sentra industri sebagai sumber bahan baku, dan peningkatan fasilitasi 40 unit pelayanan teknologi (UPT) di daerah, dan c) pengembangan IKM unggulan daerah melalui pendekatan one-village-one-product (OVOP) di 33 provinsi.
    • Pengembangan industri berbasis agro untuk penguatan daya saing daerah melalui fasilitasi pengembangan nilai tambah komoditi ekspor primer.
    • Pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri melalui pengembangan 10 produk substitusi pangan.

  3. Peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri, melalui:
    • Pengembangan 4 (empat) teknologi baru yang siap diterapkan di industri;
    • Perluasan penerapan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu yang diterapkan oleh 100 perusahaan local yang memperoleh SPPT-SNI.
    • Peningkatan standardisasi melalui penyusunan 152 Rancangan SNI.
    • Membangun 8 (delapan) kawasan industri khusus, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
    • Pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian;

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan-kegiatan Pokok:

  1. Pengembangan sentra-sentra potensial dengan fokus pada 10 (sepuluh) sub sektor yang diprioritaskan.
  2. Pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM.
  3. Perkuatan alih teknologi proses, produk, dan disain bagi IKM dengan fokus kepada 10 (sepuluh) sub sektor prioritas.
  4. Pengembangan dan penerapan layanan informasi yang mencakup peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, iklim usaha, dan akses peningkatan kualitas SDM.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan-kegiatan Pokok:

  1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri;
  2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi;
  3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur yang sesuai (compliance) dengan standar internasional;
  4. Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas;
  5. Pengembangan klaster industri berbasis teknologi;
  6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan litbang di sektor produksi.

Program  Penataan Struktur Industri

Kegiatan-kegiatan Pokok:

  1. Pengembangan sistem informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait;
  2. Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait;
  3. Pengembangan industri penunjang dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) sub sektor prioritas;
  4. Perkuatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil  terutama sesuai kebutuhan 10 (sepuluh) sub sektor prioritas;
  5. Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya;
  6. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan klaster industri di luar pulau Jawa khususnya Kawasan Timur Indonesia.

Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini, di sini, dan di sini.