Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.
  • Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.
  • Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi Indonesia 2014

Visi Indonesia 2014 adalah:
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”
dengan penjelasan sebagai berikut:

  • Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Demokrasi.  Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
  • Keadilan.  Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi 2010-2014

  • Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
  • Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
  • Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Agenda

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:
Agenda I   :  Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Agenda II  :  Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
Agenda IV  : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
Agenda V   : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Program Prioritas

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke  dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan  untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)  penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Sasaran Pembangunan Industri Manufaktur

Dalam RPJPN 2005—2025 disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut:

  1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar.
  2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM sebagai basis industri nasional, yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.
  3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas pembangunan industri dalam RPJMN 2010—2014 difokuskan pada tiga hal sebagai berikut:

  1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
    • Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan revitalisasi berbagai gugus (cluster) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional.
    • Penumbuhan gugus (cluster) industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta gugus (cluster) industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi.
    • Pengembangan kawasan industri khususnya yang berada dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).
  2. Fokus prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global. Yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
    • Pembinaan industri agar semakin mampu bersaing menjadi pemasok bagi industri yang lebih besar dan/atau industri hilirnya;
    • Pengembangan standardisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antarusaha industri.
  3. Fokus prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek. Yang didukung oleh kegiatan prioritas:
    • kegiatan yang tercakup dalam program penumbuhan industri unggulan berbasis iptek, terutama untuk industri alat angkut, elektronika, dan telematika.

 Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini, di sini, dan di sini.