Visi Pembangunan Tahun 2004-2009

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004–2009, yaitu:

  1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
  2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
  3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Pembangunan Tahun 2004-2009

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004–2009, yaitu:

  1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
  2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
  3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Strategi Pokok Pembangunan

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional tersebut di atas ditempuh 2 (dua) STRATEGI POKOK PEMBANGUNAN, yaitu:

  1. STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

  2. STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Sasaran Pembangunan Bidang Industri Manufaktur

Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan daya saing industri manufaktur adalah sebagai berikut:

  1. Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
  2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk mengejar target penyerapan tenaga kerja di atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per tahun.
  3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.
  4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor.
  5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan.
  6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal;
  7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.
  8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam.

Arah Kebijakan Pembangunan Industri

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekpor nasional adalah sebagai berikut:

  1. Pada tingkat makro, upaya peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur yang ingin diwujudkan. Hal tersebut perlu dicerminkan di dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha secara sehat. Oleh karena itu, perbaikan iklim usaha di segala mata-rantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.

  2. Untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, yaitu 8,56 persen per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor industri manufaktur perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan kata lain, pola pengembangannya perlu lebih banyak ditekankan pada pendalaman (deepening) daripada perluasan (widening). Dengan demikian, semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. Dalam kaitan itu, kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi ini perlu ditingkatkan melalui antara lain pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor, hambatan non-tarif (non-tarrif barrier,NTB) di negara-negara tujuan perlu terus dipantau dan dipelajari terutama untuk unggulan ekspor nasional, disosialisasikan ke industri terkait dan dirumuskan langkah untuk pemenuhannya.

  3. Sesuai dengan permasalahan mendesak yang dihadapi serta terbatasnya kemampuan sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan industri manufaktur ditetapkan pada beberapa sub-sektor yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber-sumber daya alam lain dalam negeri; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor. Diturunkan dari keempat kriteria di atas, berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil laut; (3) industri tekstil dan produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5) industri kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang karet; (8) industri pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia.

  4. Dengan prioritas pada 10 (sepuluh) klaster tersebut di atas, upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk masing-masing klasternya. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya perlu dituangkan secara rinci ke dalam strategi nasional pengembangan industri yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan sub-sektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries) dari 10 (sepuluh) klaster prioritas di atas yang berdimensi jangka menengah-panjang serta proses perumusannya secara partisipatif melibatkan pihak-pihak terkait baik dari lingkungan pemerintah maupun dunia usaha.

  5. Intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik diarahkan pada hal-hal dimana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung. Dalam tataran ini, aspek tersebut meliputi antara lain: (1) pengembangan litbang (R & D) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production); (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; (4) pengembangan fasilitasi untuk memanfaatkan aliran masuk FDI sebagai potensi sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor; (5) sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk; dan (6) prasarana klaster lainnya, terutama dalam mendorong penyebaran industri ke luar Jawa. Sesuai dengan fokus pengembangan industri manufaktur dalam lima tahun ke depan, rumusan fasilitasi dan obligasi yang dilakukan pemerintah perlu lebih dalam dan terinci pada 10 (sepuluh) klaster prioritas tersebut di atas. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kebijakan di dalam keenam aspek di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kebijakan dan program yang dirumuskan dalam Bab-Bab lain yang terkait.

 Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini.