Tema Pembangunan Tahun 2011

Sebagai penjabaran dari RPJMN 2010-2014, dan dengan memperhatikan realisasi pembangunan tahun 2009 dan perkiraan capaian tahun 2010, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi tahun 2011 maka pembangunan tahun 2011 akan dilaksanakan dengan tema: “PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG OLEH PEMANTAPAN TATAKELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP 2011 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsi mpengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarustamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Prioritas Pembangunan Tahun 2011

Selanjutnya untuk tahun 2011, tema pembangunan ini akan menjiwai pelaksanaan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014:

  1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
  2. Pendidikan
  3. Kesehatan
  4. Penanggulangan Kemiskinan
  5. Ketahanan Pangan
  6. Infrastruktur
  7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
  8. Energi
  9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
  10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
  11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Kondisi Industri Manufaktur

Pada tahun 2009, sektor industri pengolahan non migas tumbuh sebesar 2,5 persen. Sektor industri pengolahan non-migas didominasi oleh tiga sektor utama yang memiliki proporsi lebih dari 70% dari total produksi yaitu sektor alat angkut, mesin dan peralatan (27,3%), sektor makanan, minuman dan tembakau (33,1%) dan sektor pupuk, kimia dan barang karet (12,8%). Pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas tersebut didorong oleh industri makanan, minuman, dan tembakau serta industri kertas dan barang cetakan yang masing-masing tumbuh sebesar 11,3 persen dan sebesar 6,3 persen.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh diatas 4%. Sektor makanan, minuman dan tembakau diperkirakan akan tetap menjadi penopang pertumbuhan industri pengolahan, hal tersebut disebabkan dengan bertambahnya daya beli masyarakat Indonesia seiring dengan perbaikan iklim ekonomi yang akan terjadi di tahun 2010.

Tumbuhnya industri pengolahan pada tahun 2009 telah mampu memberikan
tambahan penyerapan tenaga kerja baru. Berdasarkan data BPS, antara periode Agustus 2008 dan Agustus 2009, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 290 ribu jiwa atau meningkat sebesar 2,3 persen. Seiring dengan tumbuh berkembangnya kegiatan industri di tahun 2010, diperkirakan peningkatan penyerapan tenaga kerja akan terus berlanjut.

Kemampuan sektor industri pengolahan untuk dapat tumbuh ditentukan oleh besarnya penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Pada tahun 2009 terdapat 158 Izin Usaha Tetap (IUT) untuk usaha dengan PMDN dengan total nilai investasi Rp19,4 triliun. Jumlah IUT tersebut sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan jumlah IUT pada tahun 2008 yang mencapai 189 perusahaan, akan tetapi dari sisi nilai maka terjadi peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 3.5 trilliun atau sebesar 23% jika dibandingkan pada realisasi investasi PMDN pada tahun 2008.

Pada tahun 2009, jumlah perusahaan PMA yang memiliki IUT adalah sebanyak 474 perusahaan. dengan nilai investasi sebesar USD 3,8 miliar. Dalam hal penanaman modal asing, jumlah investasi yang dikategorikan sebagai PMA mengalami penurunan nilai sebesar USD 700 juta atau sebesar 16 persen dari tahun 2008. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia, per tanggal 31 Desember 2009 tercatat jumlah posisi
outstanding kredit di Indonesia sebesar Rp 245,7 triliun. Jumlah outstanding kredit ini menurun sebesar Rp. 23,4 trilliun jika dibandingkan dengan outstanding kredit pada tanggal 31 Desember 2008.

Sementara itu, industri nasional juga dihadapkan pada kondisi persebaran industri yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 66,9 persen dari total industri berada di pulau Jawa, dan sisanya berlokasi di Sumatera, Kalimantan, Bali/NTB/NTT, Sulawesi dan Maluku/Papua. Dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan upaya pembangunan industri lebih merata ke seluruh wilayah
Indonesia perlu terus dilakukan. Oleh karena itu, wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih membutuhkan perhatian lebih besar.

Permasalahan yang Dihadapi Industri Manufaktur

Permasalahan yang dihadapi sektor industri dapat dikelompokkan atas permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal). Permasalahan internal industri secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga hal:

Pertama, populasi usaha industri, baik dalam hal postur maupun jumlah yang masih lemah. Data statistik industri menunjukkan bahwa jumlah usaha industri berskala besar dan menengah dari tahun 2006 hingga tahun 2009 menunjukkan penurunan yaitu pada tahun 2006 berjumlah 29.468, tahun 2007 berjumlah 28.970, tahun 2008 berjumlah 27.808 (angka sementara), dan tahun 2009 diperkirakan berjumlah 25.861 (Sumber: Kementerian Perindustrian). Khusus untuk tahun 2007, distribusi usaha industri dapat digambarkan sebagai berikut: berskala besar sejumlah 7.204, sedang sejumlah 21.794, kecil sejumlah 264.117, dan industri kerajinan / rumah tangga sejumlah 2.954.480 sehingga secara keseluruhan usaha industri berjumlah 3.246.595. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa postur populasi industri kurang kuat karena industri berskala besar dan sedang kurang dari 1 persen dari populasinya, padahal usaha industri dengan skala inilah yang mampu memberikan pekerjaan yang baik bagi tenaga kerja.

Kedua, struktur industri nasional yang belum kokoh baik dilihat dari (1) penguasaan usaha; (2) keterkaitan industri skala besar dan industri kecil dan menegah (IKM); dan (3) keterkaitan hulu-hilir.

  1. Data rasio konsentrasi industri dua perusahaan (CR2) tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 45 komoditas industri, 27 di antaranya memiliki angka CR2 lebih besar dari pada 50 (Statistik Industri, BPS tahun 2006). Artinya dua perusahaan terbesar menguasai lebih dari 50 persen dari pasar domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur industri dalam hal penguasaan usaha belum sehat.
  2. Industri kecil dan menengah di Indonesia belum banyak terkait dengan industri besar yang lebih hilir, atau belum banyak yang bertindak sebagai pemasok bahan baku/bahan setengah jadi atau pemasok jasa bagi industri besar (original equipment manufacturer/OEM). Studi terakhir menunjukkan bahwa industri otomotif dalam negeri baru memiliki dua lapis jaringan pemasok (tier 2). Bila dibandingkan dengan negara maju yang dapat mencapai 12 lapis, dapat dikatakan bahwa struktur industri dalam hal skala usaha masih lemah belum terbangun dengan baik.
  3. Struktur industri hulu-hilir nasional masih lemah. Salah satu indikator untuk menujukkan hal ini adalah nilai impor bahan baku/bahan penolong untuk industri. Data Statistik Industri 2006 yang dipublikasikan tahun 2009 menunjukkan bahwa impor bahan baku industri cukup tinggi terutama untuk industri andalan (yang menyerap banyak tenaga kerja dan produknya banyak diekspor) seperti industri alat angkut, elektronika, tekstil, dan industri berbasis kimia.

Ketiga, produktivitas, yaitu besarnya nilai tambah yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja di industri yang masih rendah. Statistik industri tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 66 kelompok industri berskala sedang dan besar, hanya lima belas kelompok yang memiliki nilai produktivitas di atas Rp200 juta/orang dan hanya dua kelompok yang bernilai di atas Rp1 miliar, yaitu industri migas dan industri kendaraan roda empat.

Sedangkan masalah eksternal industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, (2) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor illegal di pasar domestik, (3) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik, (4) masalah kepastian hukum, dan (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Manufaktur Tahun 2011

Melalui Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2008, pemerintah telah menetapkan Kebijakan Industri Nasional (National Industrial Policy) yang memuat daftar klaster industri prioritas sebagai berikut:

  1. Industri Agro: 1) industri kelapa sawit; 2) industri karet dan barang karet; 3) industri kakao dan coklat; 4) industri kelapa; 5) industri kopi; 6) industri gula; 7) industri tembakau; 8) industri buah-buahan; 9) industri kayu dan barang kayu; 10) industri hasil perikanan dan laut; 11) industri pulp dan kertas; 12) industri pengolahan susu;
  2. Industri Alat Angkut: 1) industri kendaraan bermotor; 2) industri perkapalan; 3) industri kedirgantaraan; 4) industri perkeretaapian;
  3. Industri Elektronika dan Telematika: 1) industri elektronika; 2) industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya; 3) industri perangkat penyiaran dan pendukungnya; 4) industri komputer dan peralatannya;
  4. Basis Industri Manufaktur: industri material dasar: 1) industri besi dan baja; 2) industri semen; 3) industri petrokimia; 4) industri keramik;; industri permesinan: 1) industri peralatan listrik dan mesin listrik; 2) industri mesin dan peralatan umum;; industri manufaktur padat tenaga kerja: 1) industri tekstil dan produk tekstil; 2) industri alas kaki; 3) industri farmasi dengan bahan baku dalam negeri.
  5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: 1) industri perangkat lunak dan konten multimedia; 2) industri fashion; 3) industri kerajinan dan barang seni;
  6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu: 1) industri batu mulia dan perhiasan; 2) industri garam rakyat; 3) industri gerabah dan keramik hias; 4) industri minyak atsisri; 5) industri makanan ringan.

Fokus Kegiatan Prioritas Industri Manufaktur Tahun 2011

Berdasarkan permasalahan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan industri seperti yang disebutkan di atas, maka pelaksanaan prioritas revitalisasi industri difokuskan pada tiga hal sebagai berikut:

  1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut: Di samping upaya-upaya yang telah digariskan oleh RPJMN 2020-2014 di atas, maka dalam rangka penumbuhan populasi usaha industri akan dilakukan pengamanan pasar domestik dari produk-produk luar negeri baik yang illegal maupun dalam skema pergadangan bebas. Pengamanan pasar domestik ini akan diupayakan melalui: a). Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat maupun melalui pengnadaan barang / jasa pemerintah; b). Peningkatan jumlah SNI wajib yang dinotifikasi ke WTO. c). Pengembangan industri yang mengolah hasil bumi.
  2. Fokus prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global. Yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:
  3. Fokus prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek, yang didukung oleh kegiatan prioritas: yang tercakup dalam program penumbuhan industri unggulan berbasis iptek, terutama untuk industri alat angkut, elektronika, dan telematika.

Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini dan di sini.