Tema Pembangunan Tahun 2010

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2008 dan perkiraan 2009, serta tantangan yang dihadapi tahun 2010, tema pembangunan pada tahun 2010 adalah: “PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 6 (enam) prinsip-prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu:

  • Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat.  Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
  • Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup  tiga tiang utama pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling menunjang dan terkait. Lingkungan hidup yang lestari merupakan modal dasar pembangunan untuk mencapai  kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat.  Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam  yang berlanjut mutlak harus mempertimbangkan upaya pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya.  Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan,  serta eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan akan  menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk upaya yang mendukung terhadap antisipasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan kedalam kegiatan prioritas pembangunan nasional terutama pada sektor-sektor pembangunan yang langsung terkait.
  • Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
  • Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (good public governance), dunia usaha (good corporate governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.
  • Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal termasuk kawasan perbatasan, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
  • Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pendesentralisasian pelayanan-pelayanan kementerian/lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
  • Pengarusutamaan padat karya. Program padat karya produktif dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran, setengah penganggur, dan masalah kemiskinan sementara (transient poverty). Sasaran pemanfaatan program ini adalah penduduk miskin yang untuk sementara waktu sedang menganggur atau setengah menganggur. Melalui program ini mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan penghasilan (income generating). Lapangan pekerjaan produktif dalam skema ini adalah pekerjaan manual di bidang pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, dan lain-lain. Penetapan kelompok sasaran, jumlah, jenis kegiatan, dan lokasi yangn dipilih, serta penentuan upah dalam pekerjaan yang dirancang di bawah upah minimum yang berlaku did aerah tersebut. Mekanisme sistem penyaluran dan dan pengelolaannya akan dilakukan secara transparan, dan secara teknis dan administrasi kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan.


Prioritas Pembangunan Tahun 2010

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJM II Tahun 2010-2014, kemajuan yang telah dicapai dalam RPJM I Tahun 2005-2009, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

  1. Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial
  2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia
  3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional
  4. Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi
  5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

Kondisi Industri Manufaktur

Perkembangan industri pengolahan bukan migas secara berturut-turut adalah 5,86 persen pada tahun 2005, 5,27 persen pada tahun 2006, 5,15 persen pada tahun 2007 serta 4,05 pada tahun 2008. Tiga subsektor industri yang memiliki pangsa kontribusi besar adalah industri makanan dan minuman, industri pupuk, kimia dan barang karet, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2008 ketiga subsektor ini tumbuh cukup baik yaitu berturut-turut sebesar 2,34 persen; 4,46 persen dan 9,79 persen. Data pertumbuhan triwulanan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pada triwulan ke-empat mengalami perlambatan yang cukup nyata, terutama subsektor yang rentan dengan pasokan atau permintaan pasar global, seperti industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, industri kertas dan barang cetakan, industri logam dasar, besi dan baja, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2009 diperkirakan pertumbuhan industri masih melemah karena memang permintaan yang belum pulih akibat krisis global baik dari pasar domestik maupun dari pasar internasional. Sehingga pada tahun 2009 industri pengolahan non-migas diperkirakan tumbuh 3,94 persen.
Pada tahun 2008 kebijakan dan pembinaan untuk mendorong pertumbuhan industri yang dilaksanakan antara lain revitalisasi teknologi produksi industri tekstil; rintisan pola pembinaan industri di daerah dengan skema one village one product (OVOP); dan berbagai koordinasi lintas instansi untuk memecahkan berbagai persoalan nyata yang dihadapi oleh pengusaha industri. Menjelang akhir 2008, pembinaan industri difukuskan pada upaya menyiapkan industri nasional menghadapi krisis global, yaitu dengan memfasilitasi penyediaan insentif fiskal bagi industri-industri strategis. Langkah strategis lain dalam persiapan krisis global adalah menjaga pasar domestik dari produk-produk impor illegal, yaitu dengan membatasi pelabuhan masuk barang-barang impor tersebut. Selanjutnya pada awal tahun 2009 persiapan menghadapi krisi global semakin ditingkatkan yaitu dengan mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Untuk itu, telah diterbutkan Instruksi presideng nomor 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Permasalahan yang Dihadapi Industri Manufaktur

Permasalahan yang dihadapi industri pengolahan adalah menurunnya permintaan terhadap barang-barang industri terutama di pasar global akibat krisis ekonomi global. Sehingga tantangan utama untuk menjaga pertumbuhan industri pada tahun 2010, di samping mengamankan pasar domestik dari limpahan produk-produk luar negeri yang masuk secara illegal, juga adalah kemampuan industri dalam negeri memasok kebutuhan pasar domestik tersebut dengan kualitas dan harga yang bersaing dengan produk impor. Dengan demikian tantangan pembinaan industri manufaktur adalah menciptakan iklim dan fasilitasi bagi industri agar mampu melaksanakan revitalisasi baik dalam bentuk pembaharuan teknologi produksi, keterkaitan dalam mata rantai pertambahan nilai, terutama industri-industri kecil dan menengah. Bila tantangan ini berhasil diselesaikan maka pada tahun 2010 industri pengolahan non-migas diproyeksikan tumbuh 3,9 persen.

Arah Kebijakan Industri Manufaktur Tahun 2010

Pembangunan industri diarahkan untuk memantapkan revitalisasi industri manufaktur dengan melanjutkan upaya restrukturisasi teknologi proses dan teknologi energi bagi industri potensial ekspor, memberikan fasilitasi bagi industri prioritas, mendorong penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan jumlah industri yang wajib menggunakan Stnadar Nasional Indonesia (SNI), dan fasilitas pembinaan industri oleh daerah melalui skema “one village one product (OVOP)”.

Fokus Kegiatan Prioritas Industri Manufaktur Tahun 2010

  1. Pengembangan IKM Unggulan Daerah
  2. Revitalisasi Sentra-sentra IKM dan Fasilitasi Layanan UPT
  3. Peningkatan Standarisasi Industri
  4. Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
  5. Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri
  6. Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Peningkatan Mutu
  7. Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati
  8. Peningkatan Iklim Usaha Industri melalui Fasilitasi Industri Prioritas
  9. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  10. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus
  11. Restrukturisasi Permesinan Industri

Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini.