Tema Pembangunan 2008

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan 2007, serta tantangan yang dihadapi tahun 2008, tema pembangunan pada pelaksanaan tahun keempat RPJMN adalah PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu:

  • Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif. 
  • Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan juga dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
  • Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. 
  • Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (good public governance), dunia usaha (good corporate governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.
  • Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
  • Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pendesentralisasian pelayanan-pelayanan kementerian/lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Prioritas Pembangunan Tahun 2008

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMN Tahun 2004 – 2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja;
  2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;
  3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi;
  4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
  5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
  6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;
  8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2008

  1. Meningkatnya daya saing industri manufaktur ditandai oleh makin besarnya pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh industri dalam negeri.
  2. Meningkatnya volume dan nilai ekspor produk manufaktur.
  3. Meningkatnya penerapan standarisasi dan teknologi bagi industri manufaktur.
  4. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri prioritas.
  5. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia baik di daerah maupun di pusat serta dunia usaha khususnya industri kecil dan menengah (IKM).

Secara keseluruhan sasaran pertumbuhan industri nonmigas pada tahun 2008 sebesar 8,4 persen.

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Tahun 2008

Arah kebijakan tahun 2008 difokuskan pada tiga upaya yaitu:

  1. Peningkatan daya saing industri melalui:
    • Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai dengan: a) Menyusun peraturan terkait dengan sektor industri, antara lain rekomendasi peraturan verifikasi pemberian insentif impor bahan baku, peraturan penggunaan bahan kimia, penyelesaian revisi UU Perindustrian, dan masukan bagi peraturan pelaksanaan UU Perpajakan dan UU Penanaman Modal; b) Merancang pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi industri-industri tertentu maupun kawasan atau wilayah tertentu menumbuhkan prakarsa masyarakat untuk membangun industri serta untuk meningkatkan daya saing; c) Melakukan evaluasi terhadap harmonisasi tarif dan mengusulkan tarif bea masuk bagi produk-produk tertentu; d) Mengusulkan penghapusan perda-perda yang membebani industri.
    • Penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri: a) Penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas penyelundupan; b) Percepatan pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI); c) Penyelesaian hambatan kepabeanan.
    • Peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan guna: a) Melanjutkan pengembangan 10 klaster industri inti yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2004 – 2009; b) Melanjutkan pengembangan industri terkait dan penunjang kesepuluh klaster industri inti tersebut; c) Membina kemampuan teknologi industri.
    • Peningkatan efisiensi penggunaan energi dengan melakukan audit energi dan efisiensi pemakaian energi, serta mendorong penggunaan energi alternatif;
    • Fasilitasi restrukturisasi permesinan industri;
    • Fasilitasi penguatan pasar internasional dan produk-produk industri untuk mendorong pengembangan industri berorientasi ekspor.

  2. Peningkatan kapasitas industri melalui:
    • Peningkatan investasi industri baik dalam 10 klaster industri inti, klaster pendukung, maupun klaster penunjangnya;
    • Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
    • Pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan: a) Meningkatkan penyediaan layanan teknis bagi IKM melalui revitalisasi dan pengoperasian 45 Unit Pelayanan Teknis (UPT); b) Pembinaan terpadu IKM di daerah melalui skema dekonsentrasi di 33 propinsi dan tugas pembantuan di 100 kabupaten/kota.
    • Pengembangan industri berbasis agro untuk penguatan daya saing daerah melalui fasilitasi pengembangan nilai tambah komoditi ekspor primer.

  3. Peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri, melalui:
    • Pengembangan 15 (limabelas) teknologi baru yang siap diterapkan di industri;
    • Pembinaan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu melalui pengembangan SNI serta pembinaan standard oleh 22 balai penelitian dan standardisasi (Baristand);
    • Memfasilitasi pembangunan 8 (delapan) kawasan industri di 8 Provinsi;
    • Pengembangan sistem informasi keindustrian;
    • Pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian;
    • Peningkatan aparatur dengan menerapkan ”good governance”.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan-kegiatan Pokok:

  1. Pemberdayaan IKM di daerah melalui skema dekonsentrasi di 33 Provinsi
  2. Pembinaan terpadu IKM di daerah melalui skema tugas pembantuan di 100 kabupaten / kota
  3. Peningkatan penyediaan layanan teknis bagi IKM melalui revitalisasi dan pengoperasian 45 Unit Pelayanan Teknis

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan-kegiatan Pokok:

  1. Peningkatan standardisasi industri dengan sasaran tersusunnya 162 RSNI (rancangan standard nasional industri);
  2. Perluasan penerapan standarisasi, agreditasi dan kendali mutu dengan sasaran 700 perusahaan;
  3. Pengembangan teknologi dan aplikasi baru ke industri dengan sasaran 10 teknologi;
  4. Pengembangan industri bahan bakar nabati (BBN) dengan sasaran terbangunnya 52 unit pengolahan

Program  Penataan Struktur Industri

Kegiatan-kegiatan Pokok: 

  1. Pengembangan kawasan industri melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan sasaran 8 kawasan di 8 provinsi;
  2. Pengembangan industri hilir guna peningkatan nilai tambah komoditi ekspor primer dengan sasaran 3 (tiga) komditi: kakao, karet, dan sawit;
  3. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri melalui penyediaan layanan teknis dan penyusnan peraturan perundang-undangan dengan sasaran 600 produk;
  4. Pembangunan pilot proyek pengembangan industri baja di Kalimantan Selatan;
  5. Restrukturisasi permesinan industri melalui penyediaan skema kredit yang lebih layak dan terjangkau untuk pembaharuan teknologinya;
  6. Penguatan dan pengembangan klaster industri dengans asaran pada 10 klaster.
  7. Pengembangan kompetensi inti daerah untuk 70 kabupaten / kota

Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini.