Tema Pembangunan 2007

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2005 dan perkiraan 2006, serta tantangan yang dihadapi tahun 2007, tema pembangunan pada pelaksanaan tahun ketiga RPJMN adalah MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN MENANGGULANGI KEMISKINAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 4 (empat) prinsip-prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu:

  • Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
  • Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan juga dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
  • Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sederajat, dan memiliki akses, kesempatan, dan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
  • Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata pengelolaan (governance) meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik, pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan upaya untuk mengatasi masalah akan berjalan secara efektif. Tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Prioritas Pembangunan Tahun 2007

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJM Tahun 2004 – 2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2005 dan perkiraan tahun 2006, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2007, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

  1. Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor;
  3. Revitalisasi Pertanian dalam arti luas dan Pembangunan Perdesaan;
  4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
  5. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi;
  6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik;
  7. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
  8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; serta
  9. Pembangunan Derah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Tahun 2007

Arah kebijakan tahun 2007 difokuskan pada tiga upaya yaitu:

  1. Peningkatan daya saing industri melalui:
    • Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai dengan: a) Penyediaan insentif ataupun dis-insentif, b) Penyelesaian pelaksanaan harmonisasi tarif, c) Penghapusan Perda-perda yang membebani industri, d) Penyusunan Revisi UU tentang perindustrian, Revisi UU tentang Bahan Kimia, serta peraturan perundangan pelaksanaannya
    • Penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri
    • Peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan guna: a)Melanjutkan pengembangan 10 klaster industri inti yang tertuang dalam RPJM Nasional 2004 – 2009; b) Melanjutkan pengembangan industri terkait dan penunjang kesepuluh klaster industri inti tersebut; c) Membina kemampuan teknologi industri.
    • Peningkatan efisiensi penggunaan energi dengan melakukan audit energi dan efisiensi pemakaian energi, serta mendorong penggunaan energi alternatif.

  2. Peningkatan kapasitas industri melalui:
    • Peningkatan investasi industri baik dalam 10 klaster industri inti, klaster pendukung, maupun klaster penunjangnya.
    • Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
    • Pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan: a) Membangun Pusat Pengembangan Klaster (10 UPT) untuk komoditi tertentu di sumber bahan baku sebagai sub-sistem dalam pengembangan klaster industri serta revitalisasi 20 UPT, b) Pembinaan terpadu IKM di daerah (dekonsentrasi) melalui operasionalisasi 40 UPT dan pelaksanaan paket pelatihan Shindan

  3. Peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri, melalui:
    • Pengembangan 5 (lima) teknologi baru yang siap diterapkan di industri
    • Pembinaan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu melalui pengembangan SNI serta pembinaan standard oleh 22 balai penelitian dan standardisasi (Baristand)
    • Membangun kawasan industri, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
    • Pengembangan sistem informasi keindustrian
    • Pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian
    • Peningkatan aparatur dengan menerapkan ”good governance”.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan-kegiatan Pokok:

  1. Penyusunan peraturan pemerintah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundangan bagi IKM
  2. Penyusunan sistem dan mekanisme kerjasama (aliansi) antara IKM dan industri besar
  3. Fasilitasi Layanan IKM melalui pembangunan 10 Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan revitalisasi 20 UPT;
  4. Pembinaan Terpadu IKM di daerah (dekonsentrasi) di 33 provinsi melalui pengoperasian 40 UPT termasuk program pemulihan paska konflik di Maluku dan Maluku Utara
  5. Pelaksanaan tugas pembantuan dalam rangka pemberdayaan IKM di kabupaten / kota untuk provinsi Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Banten, Irian Jaya Barat, dan Sulawesi Barat
  6. Pelaksanaan paket pelatihan Shindan
  7. Membangun kawasan industri kecil dan menengah dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah
  8. Melanjutkan pembinaan IKM a.l.  kerajinan, rami, batu mulia dan perhiasan, garam rakyat, serta gerabah
  9. Pengembangan industri berbasis potensi inti daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ybs.
  10. Peningkatan kemampuan LPT-Indag di 4 (empat) provinsi
  11. Pembinaan IKM dalam menerapkan manajemen mutu (ISO 9000)
  12. Fasilitasi pemasaran dan promosi IKM baik di dalam maupun di luar negeri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan-kegiatan Pokok:

  1. Pembinaan kemampuan teknologi industri untuk 10 klaster pilihan.
  2. Penguatan kelembagaan litbang dalam rangnka pemanfaatan sumber daya alam
  3. Perluasan penerapan standardisasi akreditasi dan kendali mutu oleh 22 Balai Besar
  4. Pengembangan 5 (lima) teknologi industri baru yang siap dialihkan ke industri
  5. Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan standardisasi, pengujian dan kualitas melalui modernisasi sarana dan pelatihan SDM
  6. Pengembangan klaster industri berbasis berbasis teknologi
  7. Pengembangan industri iron making berbasis bijih besi dan batu bara lokal
  8. Pembangunan pusat disain kapal
  9. Pendirian Baristand dan peningkatan statusnya
  10. Peningkatan sarana dan prasarana Balai Besar dan baristand

Program  Penataan Struktur Industri

Kegiatan-kegiatan Pokok: 

  1. Penyusunan RUU tentang Perindustrian dan RUU tentang Bahan Kimia dan peraturan pelaksanaannya
  2. Mengkaji ulang peraturan perundangan yang menghambat daya saing industri
  3. Penyusunan kebijakan insentif bagi investasi industri
  4. Kaji-ulang Perda Kawasan Industri
  5. Memprakarsai dan koordinasi pengembangan kawasan industri
  6. Pengkajian harmonisasi tarif dalam rangka peningkatan daya saing
  7. Pendirian dan penumbuhan RICE dan ITC Park
  8. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
  9. Pengembangan sistem informasi industri
  10. Pengembangan kapasitas diklat industri guna memperkuat kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil
  11. Membangun 4 sekolah untuk mendukung klaster industri di daerah bahan baku

 Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini.