Tema Pembangunan 2006

Pada tahun 2006 upaya pembangunan nasional sebagai pelaksanaan tahun ke dua RPJMN 2004–2009 dan kelanjutan pelaksanaan pembangunan tahun 2005, memiliki tema “Menyelesaikan Reformasi Menyeluruh untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

Di dalam melaksanakan pembangunan tersebut terdapat prinsip-prinsip pengarusutamaan yang harus melandasi dan tercermin dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, yaitu meliputi:

  • Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Dalam berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat secara luas. Dalam tatanan politik yang lebih demokratis dan semakin cepatnya proses globalisasi, pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat secara luas menjadi semakin penting karena kegiatan yang didukung komitmen bangsa yang kokoh akan mempercepat pembangunan dan memperkokoh kedudukan bangsa dalam negosiasi internasional.
  • Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah membangun bangsa harus selalu mempertimbangkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Dengan demikian kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
  • Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
  • Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata pengelolaan (governance) meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik, pelaksanaan operasi pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan upaya untuk mengatasi masalah akan berjalan secara efektif. Dengan demikian tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Prioritas-Prioritas Pembangunan 2006

Sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2006, mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, serta mengacu kepada Tema Pembangunan pada tahun 2006, prioritas-prioritas pembangunan dalam RPJMN yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2006 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan Indonesia yang lebih aman dan adil dan demokratis. Prioritas-priotas tersebut adalah sebagai berikut:

  • Prioritas penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan.
  • Prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
  • Prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan.
  • Prioritas peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
  • Prioritas penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
  • Prioritas penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik.
  • Prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara).

Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2006

  1. Meningkatnya pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor;
  2. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan, guna mendorong kenaikan pemanfaatan kapasitas terpasang; dan
  3. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Tahun 2006

  1. Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di segala mata-rantai produksi dan distribusi. Memperhatikan kinerjanya selama ini, upaya tersebut perlu dikordinasikan secara lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintahan;
  2. Peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor ilegal dan penggalakan penggunaan produk dalam negeri;
  3. Perumusan koordinasi pembangunan dan rencana aksi yang operasional dan rinci untuk mendorong pendalaman industri pada 10 kelompok industri sebagaimana disebutkan di dalam RPJM 2004–2009;
  4. Pemberdayaan peran industri kecil dan menengah dalam rangka perkuatan struktur industri, terutama fasilitasi akses kepada sumberdaya produktif; dan
  5. Merumuskan intervensi langsung pemerintah yang lebih efektif, baik untuk 10 kelompok industri prioritas dan kelompok-kelompok industri lainnya, terutama pada: (1) pengembangan litbang (R & D) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production); (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) penyediaan layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; (4) pengembangan fasilitasi yang lebih efektif di dalam proses alih teknologi memanfaatkan aliran masuk FDI; dan (5) penyediaan sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

  1. Pengembangan sentra-sentra potensial terutama pada 10 (sepuluh) subsektor prioritas yang diarahkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja baru dan peningkatan jumlah perusahaan;
  2. Pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM dengan mendorong perluasan akses ke sumberdaya produktif seperti teknologi dan pasar;
  3. Perluasan fasilitasi bagi IKM terutama pada 10 sub-sektor prioritas dalam mendorong alih teknologi proses, produk, dan disain;
  4. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan akses informasi untuk dimanfaatkan IKM terkait dengan peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, iklim usaha, dan peningkatan kualitas SDM sehingga mampu berkembang ke skala usaha yang lebih besar;
  5. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah, terutama yang berbasis komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi daerah; dan
  6. Pemberdayaan industri kecil dan menengah, terutama di wilayah luar Jawa dalam rangka memperkuat jaringan klaster industri.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan-kegiatan pokok:

  1. Fasilitasi dan pemberian dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri melalui insentif fiskal dan keuangan;
  2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan litbang dan pembuatan berbagai rintisan (pilot-proyek) dalam rangka penerapan teknik produksi yang ramah lingkungan;
  3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur melalui penguatan kelembagaan standarisasi dan sosialisasi yang intensif;
  4. Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan kualitas melalui modernisasi sarana dan peningkatan SDM;
  5. Pengembangan klaster industri berbasis teknologi melalui pe-nyusunan rencana aksi dan pemetaan potensi; dan
  6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi melalui penyediaan insentif kebijakan dan keuangan yang mampu mendorong penciptaan kemitraan litbang industri dan lembaga litbang pemerintah sehingga memberi nilai tambah pada pemanfaatan sumber daya alam.

Program Penataan Struktur Industri

Kegiatan-kegiatan pokok:

  1. Pengembangan sistim informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait, melalui penyusunan profil database komoditi berpotensi ekspor di 31 propinsi;
  2. Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait, melalui koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan sektor dan daerah, serta penyusunan pola pengembangannya;
  3. Pengembangan industri penunjang dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
  4. Perkuatan kapasitas kelemba-gaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil, diarahkan untuk peningkatan mutu dan produktivitas sumber daya manusia industrial melalui pengadaan sarana, pelatihan teknis dan fungsional, serta manajemen usaha;
  5. Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, dengan memberikan berbagai kemudahaan untuk penyediaan prasarana teknologi; dan
  6. Fasilitasi dan koordinasi yang intensif melibatkan berbagai stakeholder dalam rangka identifikasi dan inisiasi pusat-pusat pertumbuhan klaster industri di luar Pulau Jawa.

Dokumen lebih lengkap dapat didownload di sini.