Kementerian Perindustrian pada Tahun Anggaran 2010 mendapat alokasi pagu definitif sebesar Rp.1.665.116.721.000.

Kegiatan Prioritas Tahun 2010

Pembangunan sektor industri tahun 2010 akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

  1. Penguatan pengembangan klaster industri melalui strategi kolaborasi untuk perkuatan klaster-klaster industri.
  2. Peningkatan daya saing daerah dengan peningkatan kemampuan industri unggulan provinsi dan pengembangan kompetensi inti industri daerah untuk kabupaten/kota.
  3. Peningkatan daya saing industri melalui perbaikan iklim investasi, iklim berusaha, pemberian kemudahan fasilitasi, serta peningkatan investasi industri.

Dengan belum baiknya kinerja sektor industri, karena adanya berbagai kendala yang masih dihadapi serta berbagai hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka garis besar prioritas kegiatan yang direncanakan akan meliputi:

  1. Pengembangan IKM Unggulan Daerah.
    Pembinaan IKM di 33 Provinsi dan 75 Kabupaten/Kota serta penerapan metode One Village One Product (OVOP) di 14 Provinsi, melalui:
    • Analisis terhadap faktor kompetensi inti dan gagasan, pemikiran, strategi, kebijakan aparat serta isu-isu terkait dari perspektif stakeholders (termasuk masyarakat umum, pelaku usaha, dan pihak lainnya);
    • Verifikasi dan konsolidasi berbagai perspektif, strategi dan kebijakan dalam rangka perumusan kompetensi inti daerah;\
    • Penyusunan rencana tindak (rencana implementasi) pengembangan kompetensi inti industri daerah;
    • Diseminasi hasil rumusan pengembangan kompetensi inti daerah (penentuan kompetensi inti, rencana strategis, dan rencana tindak) melalui seminar/workshop terbatas yang dihadiri oleh pihak Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, dan instansi/unsur lainnya yang terkait;
    • Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembinaan IKM dan penerapan metode OVOP.
  2. Revitalisasi Sentra-sentra IKM dan Fasilitasi Layanan UPT
    Terbinanya 20 sentra IKM dan terfasilitasinya 40 Unit Pelayanan Teknis (UPT), melalui:
    • Fasilitasi layanan IKM melalui revitalisasi UPT;
    • Pembinaan strategi terpadu IKM di daerah (dekonsentrasi) melalui operasional UPT;
    • Mengembangkan sentra-sentra industri;
    • Membangun kawasan IKM kerjasama dengan Pemda;
    • Meningkatkan kemampuan IKM untuk dapat menerapkan manajemen mutu (ISO 9000);
    • Meningkatkan fasilitasi pemasaran dan promosi IKM baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri;
    • Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja revitalisasi UPT dan sentra.
  3. Peningkatan Standardisasi Industri
    Penyusunan 118 Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI), melalui:
    • Pembinaan pengawasan standardisasi bagi 22 Balai Besar dan Baristand;
    • Identifikasi kebutuhan industri terhadap SNI yang perlu disusun;
    • Persiapan koordinasi, monitoring, evaluasi dan perumusan SNI dengan melibatkan produsen, konsumen, regulator dan peneliti.
  4. Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
    Pembangunan 3 unit pabrik bioethanol, melalui:
    • Persiapan, Koordinasi, dan Administrasi Kegiatan Pengembangan Industri BBN (termasuk kriteria pengukuran kinerjanya);
    • Monitoring dan evaluasi (termasuk penilaian keberlanjutan/ sustainability);
    • Bantuan peralatan bioethanol.
  5. Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri
    Pengembangan 5 teknologi baru melalui Pilot Project dan Pusat Pengembangan Inovasi, Pembangunan 4 Pabrik pembuatan pupuk organik, serta Penyusunan 2 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Industri, melalui:
    • Penetapan kriteria pemilihan riset unggulan berdasarkan aspek tekno ekonomis;
    • Pemilihan 5 jenis riset unggulan hasil penelitian Balai Litbang Industri yang dapat diaplikasikan pada industri;
    • Sosialisasi hasil riset unggulan ke industri;
    • Monitoring dan evaluasi (termasuk penilaian keberlanjutan).
  6. Penerapan Standardisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu
    Penerapan di 107 perusahaan lokal yang memperoleh SPPT-SNI serta penetapan pemberlakuan SNI wajib dengan 10 Peraturan Menteri Perindustrian, melalui:
    • Memfasilitasi pembentuk lembaga sertifikasi produk industri;
    • Fasilitasi peningkatan kemampuan IKM dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000;
    • Persiapan dan koordinasi penetapan regulasi teknis melalui pemberlakuan SNI secara wajib;
    • Peningkatan fasilitasi laboratorium uji untuk SNI wajib.
  7. Peningkatan Iklim Usaha Industri Melalui Fasilitasi Industri Prioritas
    • Fasilitasi pemerintah terhadap 30 klaster industri, melalui:
      • Mengkaji ulang terhadap peraturan dan perundang-undangan yang menghambat daya saing industri serta menghambat pengembangan klaster;
      • Melakukan review regulasi Perda yang menghambat pengembangan klaster;
      • Menyelesaikan pembentukan-pembentukan tim, pengumpulan data, pembelajaran dan kepemimpinan, pelibatan stake holder, mobilisasi dan kolaborasi dengan stake holder, pengelolaan keterlibatan dan komunikasi, perencanaan aksi serta evaluasi keuangan;
      • Memprakarsai dan mengkoordinasikan pengembangan kawasan industri khusus di daerah dalam rangka mendorong tumbuhnya klaster industri prioritas.
    • Pelaksanaan pendirian 1 terminal kayu untuk menjaga kesinambungan bahan baku industri hilir perkayuan khususnya industri permeubelan. Disamping itu juga untuk memenuhi ketentuan negara pengimpor yang mempersyaratkan bahan baku kayu yang digunakan harus berasal dari sumber yang legal dan tersertifikasi.  
  8. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
    Penyediaan data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi 650 produk, sosialisasi dan promosi P3DN, pembuatan direktori, serta fasilitasi HKI, melalui:
    • Melakukan survey/pengumpulan data untuk penyusunan Buku Daftar Inventaris Barang dan Jasa Produksi  Dalam Negeri;
    • Mengolah data hasil "Self-Assesment" TKDN;
    • Melakukan Verifikasi TKDN dan bekerjasama dengan Lembaga Surveyor Independen;
    • Menyusun dan memperbanyak Buku Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa Produksi Dalam Negeri untuk disebarluaskan ke Pengguna Barang dan Jasa;
    • Sosialisasi Permenperin No. 11/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri ke Pengguna Barang/Jasa seperti Departemen, LPND, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, BUMN dan anak perusahaannya, BHMN (Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, dsb), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);
    • Sosialisasi Metode Perhitungan TKDN (Self-Assesment) ke beberapa produsen (penyedia) barang/jasa dalam negeri;
    • Keikutsertaan dalam Pameran, Workshop, dan sebagainya yang terkait Program P3DN;
    • Penyebarluasan informasi Program P3DN dan apresiasinya ke berbagai media cetak dan elektronik;
    • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program P3DN dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
    • Penyusunan Rencana Aksi mengenai promosi di berbagai Media Elektronik;
    • Monitoring dan evaluasi (termasuk penilaian keberlanjutan).
  9. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus.
    Fasilitasi pembangunan 12 Kawasan Industri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, melalui:
    • Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri;
    • Penyusunan Rencana Detil Pembangunan Kawasan (Detailed Engineering Design/DED);
    • Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan;
    • Penyusunan Rencana Strategi Pemasaran Kawasan;
    • Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
    • Kajian Dampak Sosial Budaya Pembangunan Kawasan;
    • Merancang Perencanaan dan Implementasi;
    • Penyusunan Rencana Tindak Pembangunan Kawasan;
    • Monitoring dan evaluasi (termasuk penilaian keberlanjutan).
  10. Restrukturisasi Permesinan Industri
    Restrukturisasi teknologi proses dan teknologi energi bagi 155 perusahaan dan 80 IKM TPT dan alas kaki, serta revitalisasi industri potensial ekspor, melalui:
    • Bantuan modal investasi peremajaan mesin/peralatan;
    • Verifikasi perusahaan yang akan mengimplementasikan program peningkatan teknologi;
    • Pendampingan manajemen;
    • Promosi, road show dan publikasi;
    • Pengelolaan Operasional Program Peningkatan Teknologi;
    • Monitoring dan supervisi (termasuk penilaian keberlanjutan);
    • Tim Pengarah dan Tim Teknis.

Secara ringkas garis besar prioritas pengembangan sektor industri tahun 2010 disajikan dalam Tabel berikut: