Jakarta, 22-23 Mei 2013

Rapat Kerja dengan tema “Hilirisasi Industri Dalam Rangka Mencapai Target Pertumbuhan Industri Nasional” yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. Setelah mengalami periode penurunan kinerja akibat dampak krisis ekonomi global pada tahun 2007-2009, sektor industri kini mampu tumbuh dan berkembang secara signifikan. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada Triwulan I tahun 2013 mencapai 6,69%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (PDB) pada periode yang sama sebesar 6,02%. Sektor industri pengolahan non migas ini memberikan kontribusi sebesar 20,61% dari total PDB nasional, yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.
  2. Sasaran utama pembangunan sektor industri tahun 2013 antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 7,14%, penyerapan tenaga kerja sektor industri sebanyak 400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor industri hingga mencapai US$ 125 miliar, serta investasi PMA sebesar US$ 12 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp 42 Triliun.
  3. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2013 tersebut diperlukan upaya yang maksimal melalui “Akselerasi Industrialisasi 2012-2014”, yang diimplementasikan melalui program prioritas Kementerian Perindustrian, yaitu: (1) Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral; (2) Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik dan Ekspor; dan (3) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
  4. ASEAN Economic Community (AEC) merupakan agenda bersama negara-negara ASEAN dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai: (1) Pasar dan basis produksi tunggal, (2) Kawasan Ekonomi yang kompetitif, (3) Pengembangan ekonomi yang merata, dan (4) Integrasi ke dalam ekonomi global. AEC mulai diberlakukan pada tahun 2015.
  5. Dalam menghadapi AEC 2015 tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, antara lain: menetapkan produk-produk industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan ditingkatkan daya saingnya, mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan anti-dumping bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri.
  6. Strategi pembangunan industri menurut Kebijakan Industri Nasional (KIN) adalah melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu “top-down” melalui pengembangan 35 klaster industri prioritas dan “bottom-up” melalui pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Hingga akhir tahun 2012, telah ditetapkan sebanyak 24 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Roadmap Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan 48 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Roadmap Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
  7. Dalam pelaksanaannya, Roadmap Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya. Untuk itu, diperlukan program dan kegiatan pengembangan industri di daerah yang sinergis dan berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian Perindustrian telah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi, serta memfasilitasi pengembangan industri daerah melalui pemberian bantuan mesin peralatan, pelatihan keterampilan SDM industri, penumbuhan wirausaha baru IKM, pendampingan tenaga ahli dan pendidikan kejuruan, fasilitasi akses permodalan, serta fasilitasi pameran produk-produk unggulan daerah.
  8. Pemerintah Daerah diminta untuk proaktif melakukan pembinaan industri sesuai dengan Roadmap yang telah ditetapkan, serta memberikan alokasi pendanaan yang memadai bagi pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat saling belajar, berbagi pengalaman maupun penanganan permasalahan dengan daerah lainnya dalam pelaksanaan program-program pengembangan industri di daerahnya masing-masing.
  9. Sebagai tindak lanjut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral & Batubara (Minerba), Kementerian Perindustrian melaksanakan Program Hilirisasi Industri Berbasis Bahan Tambang Mineral. Sasaran pada tahun 2013 adalah tersusunnya Roadmap Pengembangan Industri Berbasis Mineral (Besi Baja, Aluminium, Tembaga dan Nikel) sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
  10. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, Pemerintah mengembangkan Program Low Cost and Green Car (LCGC). Terkait hal tersebut, telah terjadi peningkatan investasi berupa perluasan dan pembangunan pabrik baru dengan total investasi sebesar US$ 2,2 Milyar untuk industri perakitan dan US$ 2,3 Milyar untuk industri komponen, dengan perkiraan menyerap tenaga kerja total sebanyak 25.000 orang. Sasaran program LCGC adalah penetapan insentif fiskal berupa kebijakan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
  11. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan untuk mewujudkan penyebaran dan pemerataan industri ke luar Pulau Jawa serta memperkokoh perekonomian masyarakat. Fokus kegiatan pengembangan IKM adalah Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM, yang dimaksudkan untuk membantu IKM dalam melakukan peremajaan/modernisasi mesin peralatan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, teknologi, daya saing, dan efisiensi. Untuk itu, perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak dalam membina dan mengembangkan IKM agar dapat tumbuh mandiri, berkembang, dan memiliki daya saing global.
  12. Pemerataan pertumbuhan industri juga dilaksanakan melalui pembentukan dan pengembangan kawasan industri. Untuk wilayah Pulau Jawa, pembentukan kawasan industri baru diarahkan pada industri-industri berbasis teknologi tinggi, sementara kawasan industri yang saat ini menampung perusahaan yang beraneka ragam diarahkan untuk fokus pada pengembangan jenis industri tertentu. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, pengembangan kawasan industri baru diarahkan pada industri berbasis sumberdaya alam, pengolahan mineral dan pemanfaatan lokasi geografi yang strategis, serta mensinergikan pengembangan kawasan industri dengan program MP3EI untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
  13. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan memanfaatkan jasa pelayanan teknologi di satuan kerja Kementerian Perindustrian di daerah, yaitu Balai Besar dan Baristand Industri dalam hal: Kalibrasi, Sertifikasi dan Pengujian; Penelitian dan Pengembangan Teknologi; Rancang Bangun dan  Perkayasaan; Pelatihan dan Konsultasi; serta Konsultasi Teknis dan Manajemen. Pemerintah Daerah juga diharapkan untuk mendorong industri-industri di daerah untuk menerapkan industri hijau dalam rangka meningkatkan daya saing industri di daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau: efisiensi penggunaan bahan baku/bahan penolong, hemat energi dan minimalisasi limbah.
  14. Dalam rangka menghasilkan SDM industri yang berkompeten, profesional dan berdaya saing tinggi, Kementerian Perindustrian melalui Pusdiklat Industri menjalankan Program Reposisi Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri, dimana setiap unit pendidikan dan BDI memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM industri sesuai dengan fokus bidang industri tertentu. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain: diklat teknis sistem industri, diklat teknis sesuai spesialisasi, pembangunan workshop/perbengkelan, kerjasama asosiasi, pembangunan teaching factory, serta pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) & Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  15. SDM industri yang telah dibina Kementerian Perindustrian, yaitu Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Konsultan Diagnosis IKM (Shindanshi), agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara optimal dan profesional sesuai bidang keahliannya sebagai tenaga pendamping pengembangan industri di daerah, sehingga investasi pemerintah terhadap pengembangan SDM industri dapat didayagunakan secara efektif di daerah sesuai penugasan.
  16. Sebagai implementasi Inpres No. 2 th 2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perindustrian mendorong pemberdayaan produksi dan kompetensi industri nasional sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu diserap dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka P3DN di antaranya: penghitungan dan verifikasi TKDN, sosialisasi P3DN, fasilitasi perluasan pasar melalui pameran produk dalam negeri, serta audit konsistensi penggunaan produk dalam negeri.
  17. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana dekonsentrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN Kementerian Perindustrian, maka Dinas Perindustrian Provinsi harus melaporkan pelaksanannya secara baik. Aspek Manajerial maupun Aspek Akuntabilitas dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Dekon) tersebut dapat dilakukan penarikan/penghentian.
  18. Pemerintah Daerah mengharapkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pengembangan industri di daerah, baik melalui berbagai instrumen kebijakan, pemberian alokasi Dana Dekonsentrasi, program dan kegiatan pengembangan industri di daerah, maupun sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung pengembangan industri daerah.

Bahan paparan narasumber pada Raker tersebut dapat diunduh di sini.