Jakarta, 2 Maret 2012

Rapat Kerja dengan tema “Akselerasi Industrialisasi Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi” yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

 

1. Kinerja industri nasional pada tahun 2011 cukup menggembirakan. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 6,83%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan industri non-migas sepanjang tahun 2010 yang hanya 5,12%, dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2005. Kontribusi sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB mencapai 20,92%, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Ekspor industri pengolahan non-migas pada tahun 2011 mencapai US$ 122,19 miliar, atau naik sebesar 24,66% dibandingkan tahun 2010. Ekspor industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi sebesar 75,42% terhadap total ekspor non-migas, atau 60,01% terhadap total ekspor nasional.

2. Menghadapi dampak krisis di Amerika dan Eropa yang mulai dirasakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia, perlu digali gagasan-gagasan, kreatifitas dan terobosan-terobosan yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontekstual, cepat dan signifikan yang berdampak pada ketahanan dan peningkatan kinerja sektor industri dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Permasalahan yang dihadapi sektor industri dalam krisis tersebut terutama adalah melemahnya pasar ekspor, ketergantungan pasar dalam negeri, serta kecenderungan penurunan rencana perluasan investasi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pengamanan sektor industri berupa: (a) penguatan ekspor produk industri di antaranya melalui kebijakan fiskal maupun non-fiskal; (b) pengamanan pasar dalam negeri dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (c) pengamanan cabang-cabang industri tertentu yang rentan terhadap gejolak penurunan pasar ekspor dan persaingan tidak sehat akibat masuknya barang-barang ilegal.

4. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4-7,5% per tahun selama periode 2011-2014 sebagaimana ditargetkan dalam MP3EI, serta penajaman atas Kebijakan Industri Nasional (KIN), Kementerian Perindustrian telah menyusun “Akselerasi Industrialisasi 2012-2014” yang mencakup: target pertumbuhan industri, fokus pengembangan pada 3 (tiga) kelompok industri prioritas, serta langkah-langkah inisiatif stratejik yang harus diwujudkan sampai tahun 2014. Ketiga kelompok industri prioritas tersebut yaitu: (a) Kelompok Industri Berbasis Hasil Tambang; (b) Kelompok Industri Berbasis Hasil Pertanian; dan (c) Kelompok Industri Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pasar Domestik.

5. Guna mewujudkan akselerasi industrialisasi tersebut, target pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2012, 2013, dan 2014 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014 berturut-turut sebesar 6,75%, 7,47%, dan 8,95% dinaikkan menjadi 7,05%, 8,02%, dan 9,00%.

6. Kementerian Perindustrian telah mulai mensinergikan program prioritas tahun 2012 dengan langkah-langkah stratejik Akselerasi Industrialisasi 2012-2014. Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian yang tercantum dalam RKP 2012 antara lain: 1) Revitalisasi Industri Pupuk; 2) Pengembangan Klaster Industri Berbasis Migas; 3) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit; 4) Revitalisasi Industri Gula; dan 5) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam rencana kerja Kementerian Perindustrian tahun 2013, setiap unit diharapkan dapat mempertajam kegiatan-kegiatan prioritas untuk mendukung pengembangan ketiga kelompok industri prioritas dalam Akselerasi Industrialisasi 2012-2014.

7. Kinerja pertumbuhan subsektor industri di bidang agro hingga tahun 2011 cukup memuaskan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sektor industri non-migas. Dalam rangka mengembangkan Industri Berbasis Hasil Pertanian, Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro perlu diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri pada komoditi unggulan tertentu seperti kelapa sawit, kakao, dan karet. Untuk itu, Pemerintah melakukan pengamanan pasokan bahan baku industri dalam negeri melalui pelarangan ekspor atau pemberlakuan bea keluar atas bahan mentah.

8. Untuk mengembangkan industri berbasis hasil tambang, perlu disiapkan kebijakan khusus pembatasan ekspor bahan baku produk logam mengingat implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara baru akan efektif pada tahun 2014 yang membuat para pengusaha melakukan ekspor bahan baku secara berlebihan.

9. Dalam rangka mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pasar Domestik, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melaksanakan Program Revitalisasi Industri Tekstil & Produk Teksil, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit. Di samping itu, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi melaksanakan program pengembangan industri galangan kapal, elektronika & telematika, serta komponen & aksesoris kendaraan bermotor.

10. Sesuai arahan Presiden RI mengenai program pro-rakyat untuk mengurangi kemiskinan melalui mekanisme ekonomi, fasilitasi dan bantuan pemerintah, Kementerian Perindustrian diminta untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), Program Percepatan Pembangunan NTT, dan ditetapkan sebagai leading sector untuk melaksanakan program Pengembangan Kendaraan Angkutan Umum Murah Pedesaan, dan Program Low Cost and Green Car (LCGC) serta mendukung program listrik murah dan hemat energi dimana leading sector-nya adalah Kementerian ESDM.

11. Ujung tombak pelaksanaan pembangunan industri-prioritas tersebut adalah masing-masing Direktorat Jenderal yang didukung oleh BPKIMI dalam merumuskan standarisasi, merumuskan kebijakan yang terkait dengan iklim industri, fasilitasi pengembangan teknologi, pengujian dan akreditasi melalui balai besar dan balai riset di lingkungan BPKIMI. Sementara itu, Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah. Ditjen Kerjasama Industri Internasional akan memfasilitasi promosi investasi dan kerjasama pengembangan industri melalui peningkatan akses pasar serta akses terhadap sumberdaya industri termasuk teknologi di samping mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian perdagangan bebas (FTA) antar negara atau perjanjian lainnya.

12. Dalam rangka pengamanan industri dalam negeri terhadap masuknya produk-produk impor yang berkualitas rendah dan murah, Pemerintah memberlakukan SNI wajib dan membangun kemampuan early warning system agar produk-produk yang akan mengalami penurunan karena adanya perdagangan yang tidak fair dapat segera difasilitasi. Selain itu, perlu dibentuk tim asistensi & monitoring lintas instansi untuk mengoptimalkan hasil early warning system untuk diproses/dikomunikasikan dengan dunia usaha ke tingkat tuduhan antidumping, safeguard/countervailing duty.

13. Disamping itu, untuk melindungi pasar dalam negeri dari penetrasi produk-produk impor, perlu ada keberpihakan dari pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri melalui kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

14. Untuk mewujudkan penyebaran dan pemerataan industri ke luar Pulau Jawa serta memperkokoh perekonomian masyarakat, perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak dalam membina dan mengembangkan IKM agar dapat tumbuh mandiri, berkembang, dan memiliki daya saing global. Kegiatan pembinaan IKM diharapkan dapat menghasilkan wirausaha IKM yang tangguh dan produk yang berkualitas yang akan mengisi mata rantai pertumbuhan industri nasional.

15. Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri melalui pendekatan pembangunan wilayah, Program Kerja Pemerintah Daerah maupun Kegiatan Kementerian Perindustrian pusat di daerah dan kegiatan dekonsentrasi pengembangan industri di daerah agar berpedoman pada: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025, Akselerasi Industrialisasi 2012-2014, Peta Panduan Pengembangan 35 Klaster Industri Prioritas, serta Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi dan Kompetensi Inti Industri Daerah di kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan tersebut harus didukung secara nyata melalui pendanaan baik dari APBD maupun Dana Dekonsentrasi.

16. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana dekonsentrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN Kementerian Perindustrian, maka Dinas Perindustrian Provinsi harus melaporkan pelaksanannya secara baik. Aspek Manajerial maupun Aspek Akuntabilitas dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Dekon) tersebut dapat dilakukan penarikan/penghentian.

17. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Perindustrian Provinsi, dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah agar bersinergi dan berkoordinasi dengan satuan kerja (satker) Kementerian Perindustrian di daerah, meliputi Balai Besar, Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand), serta satker pendidikan & Balai Diklat Industri di daerah, baik untuk sinkronisasi kebijakan maupun optimalisasi dukungan teknis pembangunan industri.

18. SDM industri yang telah dibina Kementerian Perindustrian, yaitu Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Konsultan Diagnosis IKM (Shindanshi), agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara optimal dan profesional sesuai bidang keahliannya sebagai tenaga pendamping pengembangan industri di daerah, sehingga investasi pemerintah terhadap pengembangan SDM industri dapat didayagunakan secara efektif di daerah sesuai penugasan.


Bahan paparan narasumber pada Raker tersebut dapat diunduh di sini.