Jakarta, 16 – 19 Februari 2010

Rapat Kerja dengan tema “Revitalisasi Industri yang Didukung oleh Reformasi Birokrasi” yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kepala Balai Besar, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. RPJMN 2010-2014, Kebijakan Industri Nasional (KIN), Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014, Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas dan Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi harus dijabarkan oleh seluruh unit/satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian baik di pusat maupun di daerah serta Dinas-dinas yang menangani sektor perindustrian dengan menyusun Renstra masing-masing unit yang memuat program dan kegiatan turunan dari kebijakan-kebijakan yang disebutkan dan melaksanakannya dalam rangka menjawab kebutuhan industri.
  2. Kinerja pertumbuhan industri 5 (lima) tahun terakhir dalam posisi menurun sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain: a) Meningkatkan jumlah industri yang mampu pulih dan menjadi kuat; b) Meningkatkan investasi di industri-industri yang memperkerjakan banyak tenaga kerja, serta industri yang memperkuat, memperlengkap dan memperdalam struktur industri; c) Meningkatkan investasi dan kegiatan pengolahan SDA di daerah sehingga produk SDA tidak dijual dalam kondisi bahan mentah; d) Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri; e) Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri; f) Meningkatkan kemampuan inovasi dan aplikasi teknologi; g) Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dan peran daerah di luar Jawa dalam pembentukan PDB. Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi industri agar daya saing industri meningkat.
  3. Sesuai tugas Kementerian Perindustrian sebagai anggota Pokja II (Ketahanan Pangan) sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Eksekutif di Cipanas Februari 2010 harus disiapkan program aksi pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, termasuk skema pembiayaan, usaha-usaha menarik investasi, serta upaya mengoptimalkan insentif maupun disinsentif fiskal, apabila diperlukan.
  4. Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud, sektor industri harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain penyediaan pupuk, insektisida, herbisida,  alat mesin pertanian, dan lain-lain. Peningkatan produk pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk buah-buahan, dan  revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula dalam negeri, adalah merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan.
  5. Agar dukungan sektor industri optimal, maka industri pupuk akan direvitalisasi, serta industri alat pertanian dikembangkan di seluruh daerah, khususnya di sentra-sentra produksi.
  6. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan antara lain: a) Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal; b) Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi; c.) Penanganan pasca panen; d) Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan.
  7. Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sektor ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transportasi, tenaga kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal tersebut, khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti daerah.
  8. Kementerian Pertanian diharapkan mendukung secara maksimal Kebijakan Industri Nasional terutama dalam hal peningkatan produktivitas lahan, kualitas produk hasil pertanian, dan hal-hal lainnya yang bersifat on-farm.
  9. Kementerian Pekerjaan Umum menginformasikan bahwa untuk membangun infrastruktur jalan yang dapat mendukung Kawasan Ekonomi Khusus/kawasan industri, diperlukan kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan swasta. Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun beberapa infrastruktur dalam bentuk klaster/koridor. Untuk selanjutnya, pembangunan kawasan industri agar dapat dilakukan di sekitar klaster tersebut.
  10. Kementerian ESDM menggaris bawahi bahwa pembangunan pembangkit listrik baru senantiasa akan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi, utamanya dilihat dari jumlah permintaan di daerah tersebut. Pemerintah telah mengesahkan  Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola listrik di daerahnya masing-masing dalam rangka mempercepat penambahan pasokan listrik nasional.
  11. Untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dengan daerah serta mempercepat penyusunan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri daerah, Kementerian Perindustrian akan membentuk Direktorat Jenderal Perwilayahan. Direktorat Jenderal IKM dan Direktorat Jenderal terkait lainnya selanjutnya harus mampu mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang bersifat bottom-up yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perwilayahan tersebut.
  12. Dinas Perindag yang ada di wilayah-wilayah kepulauan diharapkan dapat mengembangkan industri pengolahan rumput laut mengingat Indonesia selain memiliki sumber daya laut yang besar, juga merupakan pemasok terbesar rumput laut dunia yaitu sekitar 50%. Industri pengolahan rumput adalah salah satu alternatif terbaik untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena sifat industrinya yang padat karya.
  13. Dalam pembangunan sektor industri terkait pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA), beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain: 1) penguatan populasi industri baik dalam hal postur maupun jumlah, 2) penciptaan struktur industri nasional yang kokoh, serta peningkatan nilai tambah yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja dalam produksi industri di dalam negeri. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dari para pemangku kepentingan di sektor industri baik di pusat maupun di daerah yakni: a) Inventarisasi dan pengurangan hambatan industri (de-bottlenecking); b) Pemetaan daya saing industri nasional dan arah kebijakan pengembangannya; c) Mendorong perkembangan dan tumbuhnya sektor-sektor dan komoditi-komoditi strategis dan berdaya saing; d) Peningkatan daya saing industri melalui penyederhanaan peraturan dan perizinan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan.
  14. Dalam menghadapi FTA, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah antara lain penyelesaian isu-isu domestik dan penguatan produk industri melalui standardisasi serta mampu menciptakan produk yang inovatif, kokoh dan berkelanjutan.
  15. Pengembangan IKM di Provinsi diutamakan untuk pengembangan komoditi sesuai dengan unggulan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perpres 28 Tahun 2008. Program yang disusun harus memenuhi kriteria-kriteria: a) Fokus yang jelas; b) Disepakati oleh stakeholder; c) Disusun berdasarkan suatu penelitian yang mendalam; d) Mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal; e) Sesuai dengan infrastruktur yang tersedia.
  16. Pengembangan kompetensi inti daerah memerlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah, legislatif, dunia usaha dan lembaga penelitian. Roadmap yang diusulkan oleh daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri dan selanjutnya perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pelaksanaan roadmap yang telah ditetapkan akan dievaluasi secara periodik. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan, daerah dapat mengajukan insentif fiskal dan non fiskal.
  17. Pertumbuhan industri agro dan kimia dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah ketersediaan bahan baku dan energi (seperti migas, minyak mentah sawit, kakao, kayu), infrastruktur serta kemudahan dalam pengurusan perizinan. Untuk itu, kegiatan fasilitasi penyediaan bahan baku antara lain seperti pembangunan terminal kayu dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik melalui working group klaster maupun rapat inter departemen agar terus dilakukan.
  18. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana Dekonsentrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN Departemen Perindustrian, maka Dinas Perindustrian Provinsi dalam mengelola APBN harus melaporkan pelaksanaan Program Dekonsentrasi secara baik. Aspek manajerial maupun aspek akuntabilitas dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
  19. Terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional harus telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 3 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi. Selanjutnya, Dinas Perindustrian Provinsi diminta untuk segera menyampaikan usulan Gubernur mengenai peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi kepada Menteri Perindustrian agar dapat segera dibuat penetapannya untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam mengembangkan industri di daerah khususnya di tingkat provinsi.
  20. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersama-sama membuat kebijakan yang mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) antara lain pemanfaatan APBN dan APBD untuk memprioritaskan pembelian produk buatan dalam negeri.

Jakarta, 19 Februari 2010
Ketua Penyelenggara Rapat Kerja,
AGUS TJAHAJANA

 

Bahan-bahan Raker ini dapat didownload di sini.