Balikpapan, 2 – 5 Maret 2010

Rapat Kerja dengan tema “Revitalisasi Industri yang Didukung oleh Reformasi Birokrasi” yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kepala Balai Besar, para Pejabat yang menangani Program pada Dinas Perindustrian Provinsi Kawasan Barat Indonesia serta para Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota yang membidangi sektor Industri menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. RPJMN 2010-2014, Kebijakan Industri Nasional (KIN), Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014, Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas dan Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi harus dijabarkan oleh seluruh unit/satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian baik di pusat maupun di daerah serta Dinas-dinas yang menangani sektor perindustrian dengan menyusun Renstra masing-masing unit yang memuat program dan kegiatan turunan dari kebijakan-kebijakan yang disebutkan dan melaksanakannya dalam rangka menjawab kebutuhan industri.
  2. Kinerja pertumbuhan industri 5 (lima) tahun terakhir dalam posisi menurun sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain: a) Meningkatkan jumlah industri yang mampu pulih dan menjadi kuat; b) Meningkatkan investasi di industri-industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, serta industri yang memperkuat, memperlengkap dan memperdalam struktur industri; c) Meningkatkan investasi dan kegiatan pengolahan SDA di daerah sehingga produk SDA tidak dijual dalam kondisi bahan mentah; d) Meningkatkan penguasaan pasar di dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dan pasar di luar negeri; e) Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri; f) Meningkatkan kemampuan inovasi dan aplikasi teknologi; g) Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dan peran daerah di luar Jawa dalam pembentukan PDB. Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi industri agar daya saing industri meningkat.
  3. Diantara kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 yang perlu diperhatikan pada penyusun program pada tahun 2011 diantaranya meliputi: 1) revitalisasi industri pupuk; 2) pengembangan klaster industri petrokimia; 3) pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit; 4) revitalisasi industri gula; dan 5) fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi khusus.
  4. Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industri harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain penyediaan pupuk, insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain. Peningkatan produk pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk buah-buahan, dan revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula dalam negeri, adalah merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan Kementerian Perindustrian.
  5. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan antara lain: a) Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal termasuk pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit; b) Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi; c) Penanganan pasca panen; d) Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan.
  6. Untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dengan daerah serta mempercepat penyusunan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri daerah, Kementerian Perindustrian akan membentuk Direktorat Jenderal Perwilayahan, yang antara lain terdiri dari Direktorat Pengembangan Industri Kawasan Barat, Kawasan Tengah dan Kawasan Timur. Direktorat Jenderal IKM dan Direktorat Jenderal terkait lainnya selanjutnya harus mampu mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang bersifat bottom-up yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perwilayahan tersebut.
  7. Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sektor ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transportasi, tenaga kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal tersebut, khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
  8. Dalam pembangunan sektor industri terkait pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA), beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain: 1) penguatan populasi industri baik dalam hal postur maupun jumlah, 2) penciptaan struktur industri nasional yang kokoh, serta peningkatan nilai tambah yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja dalam produksi industri di dalam negeri. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dari para pemangku kepentingan di sektor industri baik di pusat maupun di daerah yakni: a) Inventarisasi dan pengurangan hambatan industri (de-bottlenecking); b) Pemetaan daya saing industri nasional dan arah kebijakan pengembangannya; c) Mendorong perkembangan dan tumbuhnya sektor-sektor dan komoditi-komoditi strategis dan berdaya saing; d) Peningkatan daya saing industri melalui penyederhanaan peraturan dan perizinan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan.
  9. Dalam menghadapi FTA, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah antara lain penyelesaian isu-isu domestik dan penguatan produk industri melalui standardisasi serta mampu menciptakan produk yang inovatif, kokoh dan berkelanjutan. Disamping itu, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersama-sama membuat kebijakan yang mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) antara lain pemanfaatan APBN dan APBD untuk memprioritaskan pembelian produk buatan dalam negeri.
  10. Pertumbuhan industri agro dan kimia dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah ketersediaan bahan baku dan energi (seperti migas, minyak mentah sawit, kakao, kayu), infrastruktur serta kemudahan dalam pengurusan perizinan. Untuk itu, kegiatan fasilitasi penyediaan bahan baku antara lain seperti pembangunan terminal kayu dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik melalui working group klaster maupun rapat inter-kementerian agar terus dilakukan.
  11. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana Tugas Pembantuan merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN Kementerian Perindustrian, maka Dinas yang membidangi industri di Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN harus melaporkan pelaksanaan Tugas Pembantuan secara baik. Aspek manajerial maupun aspek akuntabilitas dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Aspek manajerial meliputi laporan perkembangan realisasi penyerapan anggaran; pencapaian target keluaran; kendala yang dihadapi; dan saran tindak lanjut pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan aspek akuntabilitas meliputi laporan realisasi anggaran; neraca; catatan atas laporan keuangan; dan laporan barang milik negara (BMN).
  12. Terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 3 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi. Selanjutnya, Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyampaikan usulan Bupati/Walikota mengenai peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota kepada Menteri Perindustrian agar dapat segera dibuat penetapannya untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam mengembangkan industri di daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota dan akan dievaluasi secara periodik. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan, daerah dapat mengajukan insentif fiskal dan non fiskal.
  13. Beberapa kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmennya serta menyelesaikan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri daerahnya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian, akan mendapat prioritas untuk implementasi kompetensi inti industri daerah pada tahun 2011.
  14. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, upaya untuk mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya pelayanan perizinan industri dan investasi, perlu dilakukan melalui perubahan mindset seluruh stakeholder khususnya aparat pemerintah pusat dan daerah dari birokrasi yang kurang pro-bisnis, berbelit-belit, lambat, tidak efisien, tertutup, dan monoton, menjadi birokrasi yang pro-bisnis, tanggap, cepat, efisien, transparan, dan kreatif sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  15. Kerjasama antar daerah perlu dibangun berdasarkan kesamaan potensi, kedekatan wilayah, atau cakupan rantai nilai, antara lain melalui: 1) penyatuan potensi sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku industri melalui pertukaran sumberdaya dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki daerah; 2) mewujudkan kesatuan antar kabupaten/kota melalui pembentukan regional management antara lain dengan menjadikan salah satu daerah sebagai ”window” promosi potensi daerah ke pasar internasional; serta 3) pengambilan keputusan secara konsensus dalam mencapai sinergitas antar daerah.
  16. Forum rapat kerja ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk membentuk networking dan berkolaborasi antar kabupaten/kota dalam rangka mempercepat implementasi kompetensi inti industri daerah secara efisien melalui kerjasama antar daerah.
  17. Hasil konsultasi kelompok berupa usulan kegiatan indikatif tahun 2011 akan dievaluasi lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian untuk dipertimbangkan sebagai bagian rencana kerja Kementerian Perindustrian 2011.

Balikpapan, 5 Maret 2010
a.n. Ketua Penyelenggara Rapat Kerja
Kepala BPPI
DEDI MULYADI

 

Bahan-bahan Raker ini dapat didownload di sini.