Jakarta, 3 – 5 Februari 2010

Rapat Kerja dengan tema “Revitalisasi Industri yang Didukung oleh Reformasi Birokrasi” yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Atase Perindustrian, seluruh Kepala Balai Besar, seluruh Kepala Baristand, seluruh Kepala Unit Pendidikan dan Kepala Balai Diklat Industri menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. RPJMN 2010-2014, Kebijakan Industri Nasional (KIN), Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014, Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas dan Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi harus dijabarkan oleh seluruh unit/satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian baik di pusat maupun di daerah dengan menyusun Renstra masing-masing unit yang memuat program dan kegiatan turunan dari kebijakan-kebijakan yang disebutkan dan melaksanakannya dalam rangka menjawab kebutuhan industri.
  2. Kinerja pertumbuhan industri 5 (lima) tahun terakhir dalam posisi menurun sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain: a) Meningkatkan jumlah industri yang mampu pulih dan menjadi kuat; b) Meningkatkan investasi di industri-industri yang memperkerjakan banyak tenaga kerja, serta industri yang memperkuat, memperlengkap dan memperdalam struktur industri; c) Meningkatkan investasi dan kegiatan pengolahan SDA di daerah sehingga produk SDA tidak dijual dalam kondisi bahan mentah; d) Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri; e) Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri; f) Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dan peran daerah di luar Jawa dalam pembentukan PDB. Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi industri agar daya saing industri meningkat.
  3. Diantara kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 yang perlu diperhatikan pada penyusun program pada tahun 2011 diantaranya meliputi: 1) revitalisasi industri pupuk; 2) pengembangan klaster industri berbasis migas, kondensat; 3) pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical; 4) revitalisasi industri gula; dan 5) fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi khusus. Dalam rencana kerja tahunan Kementerian Perindustrian setiap unit diharapkan dapat juga menyusun kegiatan prioritas tahunan yang mendukung kelima kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing.
  4. Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sektor ekonomi lain terkait seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik dan tenaga kerja. Oleh karenanya perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan tersebut, serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung.
  5. Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra dapat diaplikasikan secara efektif perlu dibuat panduan implementesi Renstra yang memuat keselarasan langkah aksi dan target dari sektor maupun sub-sektor terkait untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pada Renstra Kementerian Perindustrian.
  6. Salah satu strategi dalam menghadapi serbuan produk impor yang berkualitas rendah antara lain adalah melalui percepatan penerapan SNI wajib dan penerapan standar serta aturan teknis sesuai dengan ketentuan WTO. Untuk mengatasi keterbatasan laboratorium uji SNI yang dimiliki Pemerintah termasuk yang dimiliki oleh Balai Litbang Industri, perlu dijajaki kemungkinan kerjasama dengan laboratorium uji milik swasta dan dengan negara lain.
  7. Dalam mengantisipasi pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, dimana industri akan berperan sebagai inti dari kerjasama antar negara di kawasan ini, maka seluruh jajaran Kementerian Perindustrian diminta mempesiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai tupoksi masing-masing.
  8. Biaya logistik yang sangat tinggi saat ini yang bisa mencapai 60 persen dari nilai tambah harus dapat ditekan dengan bekerja sama dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan lain-lain.
  9. Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan sektor industri harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain dengan melaksanakan revitalisasi industri pupuk dan pengembangan alat mesin pertanian. Peran lainnya dilakukan melalui peningkatan produk pangan olahan yang meliputi pengembangan diversifikasi produk, antara lain pengolahan produk buah-buahan menjadi pure concentrate, serta melaksanakan revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada pengadaan gula dalam negeri.
  10. Sesuai tugas Kementerian Perindustrian sebagai anggota Pokja II (Ketahanan Pangan) sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Eksekutif di Cipanas Februari 2010 harus disiapkan program aksi pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, termasuk skema pembiayaannya, usaha-usaha menarik investasi, mengoptimalkan insentif maupun disinsentif fiskal, serta mensukseskan pembangunan food estate di Papua. Terkait dengan agenda 100 hari, Kementerian Perindustrian telah mencanangkan pengembangan klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Timur, dan industri berbasis migas dan kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Untuk itu, program-program aksi untuk mensukseskannya harus disusun dan dilaksanakan.
  11. Untuk meningkatkan kemampuan litbang industri, perlu dioptimalkan pemanfaatan insentif fiskal, kemudahan bea masuk, PPN dan PPh serta kemungkinan mendapatkan insentif-insentif lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam negeri serta investasi untuk kegiatan litbang.
  12. Dalam rangka melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan; program reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian yang telah bergulir yang bertujuan untuk merubah pola pikir, budaya kerja dan perilaku pegawai akan dilaksanakan terus-menerus secara konsisten oleh setiap pegawai Kementerian Perindustrian. Salah satunya adalah dengan akan diterapkan penilaian terhadap kinerja individu pegawai (KPI). Kerjasama dengan KPK akan ditingkatkan untuk mempercepat proses Reformasi Birokrasi di Kementerian. Setiap Eselon I harus berupaya maksimal di lingkungannya masing-masing untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja pegawai.
  13. Sejalan dengan komitmen pimpinan Kementerian Perindustrian untuk memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya Good Governance, visi Inspektorat Jenderal adalah sebagai mitra bagi unit kerja di dalam Kementerian dan juga sebagai quality assurance untuk menjamin apa yang dilakukan oleh unit, telah terlaksana dengan baik. Untuk itu, dipandang perlu agar Inspektorat Jenderal dapat meningkatkan peran repressive untuk menanggulangi, preventive untuk mencegah, terlebih peran pre-emptive untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada unit lain.


Jakarta, 5 Februari 2010
Ketua Penyelenggara Rapat Kerja,
AGUS TJAHAJANA

 

Bahan-bahan Raker ini dapat didownload di sini.