Jakarta, 28 Februari – 1 Maret 2011

Rapat Kerja dengan tema “Reindustrialisasi Dalam Rangka Mendukung Transformasi Ekonomi” yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Kepala Balai Besar, Pejabat Eselon III yang membidangi program, Kepala Baristand Industri, Kepala Unit Pendidikatahun 2011 sampai dengan 2014 arah pengembangan sektor industri difokuskan kepada pengembangan 6 (enam) kelompok industri prioritas, yaitu :

a. Industri Padat Karya

Industri padat karya merupakan salah satu prioritas karena menyediakan lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

lai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi seluruh Indonesia, Pejabat Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan KADIN dan Pimpinan Asosiasi Industri, serta Pimpinan BUMN dan Perusahaan Industri menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengembangan sektor industri, untuk :normal;text-autospace:none">b. Industri Kecil Menengah

IKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang banyak, membuka peluang usaha secara luas dengan produk yang sangat bervariasi dan beragam, serta mampu mengolah sumber daya lokal baik  untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

c. Industri Barang Modal

Industri barang modal di Indonesia perlu dikembangkan mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap impor barang modal karena industri barang modal dalam negeri belum berkembang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi sehingga banyak menghabiskan devisa negara. Impor barang modal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tumbuh rata-rata 32,25 % per tahun dan sebagai gambaran pada tahun 2009 impor barang modal mencapai sebesar US$ 18,31 milyar

d. Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Industri berbasis sumber daya alam perlu diprioritaskan secara nasional mengingat besarnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri hilir agro (komoditi CPO, karet, dan kakao) dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah yang memiliki multiplier effect yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

e. Industri Pertumbuhan Tinggi,

Industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi yang akan didorong pengembangannya adalah industri kendaraan bermotor, elektronika dan telematika.

Dalam rangka reindustrialisasi, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh di sub sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi antara lain:

a.  Menarik investasi industri mobil hemat energi dan ramah lingkungan (low cost and green car), industri komponen dan industri penunjang,

b.  Pemanfaatan balai-balai industri,

c.  Mendorong design dan engineering komponen dan kendaraan, serta mesin pertanian di dalam negeri,

d.  Mengembangkan industri permesinan dan peralatan listrik untuk mendukung revitalisasi pabrik gula dan program listrik 10 GW tahap II,

e.  Menyehatkan BUMN galangan kapal, permesinan, kedirgantaraan dan alat pertahanan.

f. Industri Prioritas Khusus

Industri yang dikelompokkan menjadi prioritas khusus merupakan pelaksanaan instruksi presiden yang meliputi industri gula, industri pupuk, dan industri petrokimia.

2. Di dalam pengembangan 6 koridor ekonomi terdapat berbagai kegiatan industri prioritas yang didorong pengembangannya pada lokasi tertentu yaitu:

a. Untuk koridor Sumatera, akan dikembangkan:

· Industri hilir kelapa sawit dan karet di Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Dumai (Riau)

· Industri hilir karet di Jambi

· Industri perkapalan di Karimun (Kepulauan Riau)

· Industri hilir karet dan batubara di Tanjung Api-Api dan Muara Enim (Sumatera Selatan)

· Industri petrokimia di Banten

b. Untuk koridor Jawa, akan dikembangkan:

· Industri tekstil di Majalengka (Jawa Barat) dan Semarang (Jawa Tengah)

· Industri otomotif dan Permesinan di Jakarta – Cikampek

· Industri makanan dan minuman di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

· Industri elektronika dan telematika di Jakarta – Bandung, Solo, Kudus, Salatiga (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur)

· Industri perkapalan di Lamongan (Jawa Timur)

· Industri petrokimia di Tuban (Jawa Timur)

· Industri Baja di Banten

· Industri semen di Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur

c. Untuk koridor Kalimantan, akan dikembangkan:

· Industri baja di Batulicin (Kalimantan Selatan)

· Industri aluminium hulu di Mempawah (Kalimantan Barat)

· Industri hilir kelapa sawit di Maloy (Kalimantan Timur)

· Industri berbasis migas dan kondensat di Bontang (Kalimantan Timur)

· Industri batubara di Palangkaraya (Kalimantan Tengah)

d. Untuk koridor Sulawesi – Maluku Utara akan dikembangkan:

· Industri nikel di Soroako (Sulawesi Selatan), Kolaka (Sulawesi Tenggara), dan Halmahera (Maluku Utara)

· Industri perikanan di Makassar (Sulawesi Selatan)

e. Untuk koridor Bali – Nusa Tenggara akan dikembangkan:

· Industri pariwisata di Bali – NTB

· Industri Perikanan di Lombok (NTB) dan Kupang (NTT)

f. Untuk koridor Papua akan dikembangkan:

· Industri petrokimia berbasis migas kondensat di Tangguh (Papua)

· Industri tembaga di Timika (Papua)

3. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Kementerian Perindustrian pada tahun 2011 ini ditugaskan untuk melakukan Revitalisasi Industri Pupuk, Revitalisasi Industri Gula, Pengembangan Klaster Industri Pertanian Berbasis Oleokimia, dan Pengembangan Klaster Industri Berbasis Migas Kondensat, serta Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

4. Sesuai arahan Presiden RI mengenai program pro-rakyat untuk mengurangi kemiskinan melalui mekanisme ekonomi, fasilitasi dan bantuan pemerintah, Kementerian Perindustrian ditetapkan sebagai leading sector untuk melaksanakan Program Kendaraan Angkutan Umum Murah dan mendukung Program Listrik Murah & Hemat dimana leading sector-nya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

5. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri prioritas tersebut, pemerintah menggunakan instrumen-instrumen antara lain:

a. APBN, berupa dukungan anggaran bagi pengembangan industri nasional yang pada tahun anggaran 2011 berjumlah Rp. 2,240 Trilyun atau naik sebesar 32,4 % dibandingkan tahun 2010

b. Insentif fiskal, berupa:

1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP),

2) Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang saat ini sedang dalam proses pengajuan revisinya,

3) Insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) di sektor industri, pada tahun 2011 diberikan untuk produk minyak goreng dan untuk sektor yang mengusahakan bidang mitigasi iklim,

4) Penerapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar antara lain untuk komoditi kulit, kayu, buah dan kernel kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, biji kakao, serta rotan.

c. Dukungan Administratif, melalui :

1) Penerapan sistem Pelayanan Satu Pintu.

2) Mendorong kemudahan dalam proses pengadaan lahan.

3) Mendorong kemudahan penerbitan izin lingkungan bagi investasi baru.

d. Infrastruktur

1) Mendorong peningkatan aksesibilitas pemenuhan bahan baku dan pendistribusian hasil produksi melalui jaringan jalan dan jalur kereta api.

2) Mendorong peningkatan fungsi pelabuhan sebagai outlet/hub untuk mendistribusikan hasil produksi untuk tujuan ekspor.

3) Memfasilitasi jaminan pasokan energi dan air sebagai daya dukung inti.

4) Mempersiapkan kawasan industri secara terintegrasi.

6. Leading Sector dalam pelaksanaan pembangunan industri prioritas tersebut adalah Direktorat Jenderal yang didukung oleh BPKIMI dalam merumuskan standarisasi, merumuskan kebijakan yang terkait dengan iklim industri, fasilitasi pengembangan teknologi, pengujian, akreditasi melalui Balai Besar dan Balai Riset di lingkungan BPKIMI. Sementara Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah, diharapkan pembangunan industri tersebar secara merata ke seluruh daerah pada tahun 2014 dengan meningkatnya rasio industri di pulau Jawa dan Luar Jawa dari 75:25 (tahun 2009) menjadi 60:40 (tahun 2014) serta meningkatnya kontribusi PDB IKM dari 32% (tahun 2009) menjadi 34% (tahun 2014). Sementara itu, Ditjen Kerjasama Industri Internasional akan memfasilitasi promosi investasi dan kerjasama pengembangan industri melalui peningkatan akses pasar serta akses terhadap sumber daya industri termasuk teknologi, disamping mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjian-perjanjian lainnya.

7. Reindustrialisasi diyakini dapat ditingkatkan melalui tiga strategi utama, yakni:

1) peningkatan daya saing industri, dengan mengatasi seluruh permasalahan industri terutama hambatan birokrasi untuk produksi yang efisien dan mampu bersaing di pasar internasional serta menghilangkan distorsi dari kelompok kepentingan,

2) peningkatan daya saing SDM, dengan tujuan peningkatan produktivitias, dan

3) membangun kewirausahaan, sebagai bagian integral dari perubahan dan peremajaan ekonomi pasar.

Tahapan peningkatan daya saing industri disarankan dilakukan dengan : 1) industri dalam negeri disiapkan bersaing untuk meraih devisa, 2) deregulasi yang bersinambung untuk menghapus kendala struktur, dan 3) membangun sistem pendukung antara lain di bidang hukum, perbankan, bea cukai, dan perijinan. Melalui tahapan ini diharapkan akan diikuti oleh peningkatan daya saing SDM dan mendorong kewirausahaan.

8. Direktorat Jenderal IKM telah berupaya melakukan langkah-langkah tersebut guna mendorong industri kecil berkembang menjadi industri menengah melalui :

a. Pengembangan klaster IKM, dengan target meningkatnya daya saing produk IKM tertentu (batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri, garam rakyat, dan makanan ringan),

b. Pengembangan industri kreatif, dengan target meningkatnya daya saing industri fashion,

c. Pengembangan OVOP, dengan target meningkatnya pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP,

d. Kewirausahaan, dengan target tumbuhnya wirausaha baru IKM,

e. Peningkatan nilai tambah, dengan target meningkatnya kualitas dan produktivitas,

f. Penghargaan, dengan target meningkatnya motivasi masyarakat dalam pengembangan IKM,

g. Promosi, dengan target meningkatnya pangsa pasar produk IKM,

Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan target tersedianya pembiayaan IKM, dan

h. Rumput Laut, dengan target tumbuhnya unit usaha pengolahan rumput laut.

9. Guna memaksimalkan momentum pertumbuhan ekonomi, diperlukan transformasi industri yang dilakukan melalui percepatan pembangunan industri di daerah yang dimotori oleh Dinas yang menangani bidang industri melalui strategi, antara lain: 1) mengembangkan industri unggulan provinsi dan kompetensi inti industri daerah yang prospektif, 2) mengembangkan kawasan industri terpadu, dan 3) memperkuat konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan industri.

10. Upaya-upaya tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mengingat kontribusi industri pengolahan non migas pada PDB cukup besar yaitu mencapai 22%. Untuk itu perlu di dorong agar pengembangan sektor industri menjadi prioritas nasional dan  kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan secara konsisten serta didukung dengan pengembangan manajemen logistik nasional yang efisien.

11. Sejalan dengan langkah reindustrialisasi, aparatur yang menangani bidang industri diupayakan pembenahan melalui reformasi birokrasi yang meliputi pembenahan kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dua program Kementerian Perindustrian di area peningkatan pelayanan publik antara lain sistem layanan elektronik (e-licensing) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

12. Instrumen APBN diupayakan secara maksimal mendorong dan mendukung pengembangan industri. Untuk itu kebijakan penghematan anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja K/L perlu diupayakan. Kementerian Perindustrian melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran melalui pembatasan perjalanan dinas, pembatasan penyelenggaraan rapat-rapat di luar kantor, pembatasan belanja operasional dan penghematan belanja non operasional lainnya, sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan industri prioritas dan kebijakan prioritas baru yang termasuk ke dalam new initiative.

13. Inspektorat Jenderal akan membantu mewujudkan pelaksanan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel melalui pengawasan yang bersifat counseling partner and quality assurance” yakni mengutamakan pengawasan preventif dan pre-emtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan, dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan. Sehingga dapat membantu manajemen mengatasi permasalahan yang timbul, meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata-proses yang baik.

14. Keuangan Negara sudah sepatutnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan baik dari aspek ekonomi dan efisiensi, serta aspek efektivitas. Keberhasilan dalam pertanggung jawaban keuangan negara adalah opini WTP sebagaimana yang Kementerian Perindustrian di tahun 2008.

15. Untuk mempertahankan predikat opini WTP diperlukan komitmen mulai dari pimpinan puncak sampai dengan pelaksana melalui penerapan sistem pengawasan dan pelaporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Apabila kita dapat melaksanakan amanah dengan baik, maka anggaran akan maksimal untuk  pembangunan industri dan aparatur pelaksana akan aman dari tindak pidana korupsi.

Jakarta, 1 Maret 2011

Ketua Penyelenggara Rapat Kerja

 


ANSARI BUKHARI

 

Bahan paparan pembicara pada Raker tersebut dapat diunduh di sini.