Jakarta, 17 – 20 Februari 2009

Rapat Kerja dengan tema “Meningkatkan Ketahanan Industri Nasional pada Masa Krisis Finansial Global” yang dihadiri oleh  seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Departemen Perindustrian, para Kepala Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi sektor Industri seluruh Indonesia, para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, seluruh Kepala Balai Besar, seluruh Kepala Baristand, seluruh Kepala Unit Pendidikan dan Kepala Badiklat Industri menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. Menghadapi krisis keuangan global yang dampaknya semakin dirasakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia, perlu kita gali gagasan-gagasan, kreatifitas, dan terobosan-terobosan yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontekstual, cepat dan signifikan yang berdampak pada ketahanan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi termasuk sektor industri.
  2. Dalam merancang stimulus untuk menggerakkan sektor riil pada masa krisis saat ini, oleh karena sumber utama pendapatan pajak yang cenderung akan berkurang, maka usulan dalam stimulus tersebut hanya program penciptaan lapangan kerja serta peningkatan ketahanan usaha yang mampu menciptakan dampak yang besar bagi kinerja perekonomian.
  3. Fokus kebijakan ekonomi dalam masa krisis adalah mengupayakan agar daya beli masyarakat tetap terjaga melalui peningkatan konsumsi, antara lain dengan program kredit usaha rakyat untuk meningkatkan usaha kecil dan mikro, program penciptaan lapangan kerja melalui Balai Latihan Kerja, program nasional pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya.
  4. Demikian pula Kebijakan Industri dalam jangka pendek harus mampu mencegah terjadinya pengurangan kesempatan kerja di sektor industri. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, kebijakan pengamanan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor baik yang masuk secara legal maupun ilegal adalah kebijakan yang perlu diutamakan. Kebijakan tersebut sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu tujuan dibentuknya negara adalah untuk sebesar-besarnya ditujukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
  5. Permasalahan yang dihadapi sektor industri dalam krisis finansial global adalah terutama melemahnya pasar ekspor, terganggunya pasar dalam negeri, serta meningkatnya kecenderungan permintaan rencana perluasan dan investasi, untuk itu diperlukan langkah-langkah pengamanan sektor industri berupa: 1) penguatan ekspor produk industri diantaranya melalui fasilitasi trade financing, kebijakan fiskal dan non fiskal serta pengaturan tata niaga ekspor, 2) pengamanan pasar dalam negeri dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya untuk pembelanjaan pemerintah dan BUMN, serta 3) pengamanan cabang-cabang industri tertentu yang rentan terhadap gejolak penurunan pasar ekspor dan persaingan tidak sehat akibat masuknya barang-barang selundupan.
  6. Terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional harus segera ditindaklanjuti secara tersinergi oleh Pusat dan Daerah melalui 3 (tiga) langkah utama, yaitu: 1) Penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri prioritas oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian, 2) Penyusunan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi oleh Pemerintah Provinsi, dan 3) Penyusunan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  7. Dinas Perindustrian Provinsi diminta untuk segera menyelesaikan penyempurnaan  peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi kurun waktu 2010-2014 dan disampaikan ke Menteri Perindustrian oleh Gubernur agar dapat dibuat penetapannya oleh Menteri Perindustrian dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam mengembangkan industri di daerah khususnya di tingkat provinsi.
  8. Visi pembangunan industri nasional tahun 2025 menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh (KIN, Perpres Nomor 28 Tahun 2008) dengan sasaran antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1994  antar para kepala Negara APEC. Sebagai negara industri maju baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) Kemampuan seimbang antara IKM dengan Industri Besar, 3) Struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, serta 5) Jasa industri yang tangguh. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri terhadap PDB mampu mencapai sebesar 30%, dan kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) minimal sama dengan kontribusi industri besar (IB). Lebih lanjut selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.
  9. Dalam upaya mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatkan nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan, 4) Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri.
  10. Dalam upaya mencapai sasaran jangka panjang tersebut, ditetapkan target-target antara (jangka menengah) yang dilengkapi dengan rencana pelaksanaannya dalam bentuk Strategi, Program, dan Rencana Aksi untuk kurun waktu 2010 s.d 2014 yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Departemen Perindustrian. Untuk itu, diharapkan masing-masing provinsi melakukan hal yang sama seperti yang ditetapkan pada butir 8 dan 9 di tingkat provinsi.
  11. Dalam Rencana Strategis Departemen Perindustrian 2010-2014 diusulkan program-program antara lain: 1) Program Penguatan Nilai Tambah Industri (dengan fokus growth & balance), 2) Program Penyebaran Industri, 3) Program Penguatan Struktur Industri, 4) Program Promosi dan Pengembangan Pasar Produk Industri, 5) Program Peningkatan Teknologi Industri, 6) Program Pengembangan Kerjasama Internasional, 7) Program Pengembangan SDM Industri, 8) Program Pengembangan P3DN, 9) Program Pengembangan Industri Kecil, 10) Program Pengembangan Industri Menengah, 11) Program Pengembangan Kawasan Industri di Perbatasan dan Daerah Tertinggal, 12) Program Peningkatan Hukum, 13) Program Pengembangan Lingkungan Industri, 14) Program Pengembangan HKI, 15) Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang dan Faktor Pendukung Lainnya, 16) Program Pengembangan Sistem Reformasi Birokrasi, 17) Program Penanganan Masalah-masalah Mendesak Industri, 18) Program Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
  12. Selain menghasilkan rumusan-rumusan seperti yang terurai diatas, Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Provinsi menghasilkan pula beberapa keluaran antara lain: 1) Adanya Konsep Awal Rencana Strategis Departemen Perindustrian 2010-2014; 2) Perlunya program reformasi birokrasi di instansi-instansi yang bertugas mengembangkan sektor industri; 3) Terumuskannya Penyempurnaan peta panduan industri unggulan provinsi tahun 2010-2014; 4) Teridentifikasikannya Usulan kegiatan indikatif SKPD tahun 2010 yang akan dievaluasi oleh pusat dan sebagai bahan pembahasan rencana kerja Departemen Perindustrian di Musrenbangnas 2009.
  13. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana Dekonsentrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN Departemen Perindustrian, maka Dinas Perindag Provinsi dalam mengelola APBN harus melaporkan pelaksanaan Program Dekonsentrasi secara baik. Aspek manajerial maupun aspek akuntabilitas dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Aspek manajerial meliputi laporan perkembangan realisasi penyerapan anggaran; pencapaian target keluaran; kendala yang dihadapi; dan saran tindak lanjut pelaksanaan Dekonsentrasi. Sedangkan aspek akuntabilitas meliputi laporan realisasi anggaran; neraca; catatan atas laporan keuangan; dan laporan barang.

Jakarta, 20 Februari 2009
Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja
ttd
AGUS TJAHAJANA

 

Bahan-bahan Raker ini dapat didownload di sini.