Manado, 17 – 20 Maret 2009

Rapat Kerja dengan tema “Meningkatkan Ketahanan Industri Nasional pada Masa Krisis Finansial Global” yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara dan dihadiri oleh  seluruh Pejabat Eselon I, beberapa Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Departemen Perindustrian, para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sektor Industri di Kawasan Timur Indonesia, para pejabat Dinas Perindustrian Provinsi yang membidangi program, beberapa Kepala Balai Besar, Kepala Baristand, serta Kepala Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri tertentu menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. Menghadapi krisis keuangan global yang dampaknya semakin dirasakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia, perlu digali gagasan-gagasan, kreatifitas, dan terobosan-terobosan yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontekstual, cepat dan signifikan yang berdampak pada ketahanan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi termasuk sektor industri.
  2. Permasalahan yang dihadapi sektor industri dalam krisis finansial global adalah terutama melemahnya pasar ekspor, terganggunya pasar dalam negeri, serta kecenderungan penundaan rencana perluasan dan investasi, untuk itu diperlukan langkah-langkah pengamanan sektor industri berupa: 1) penguatan ekspor produk industri diantaranya melalui fasilitasi trade financing, kebijakan fiskal dan non fiskal serta pengaturan tata niaga ekspor, 2) pengamanan pasar dalam negeri dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya untuk pembelanjaan pemerintah dan BUMN, serta 3) pengamanan cabang-cabang industri tertentu yang rentan terhadap gejolak penurunan pasar ekspor dan persaingan tidak sehat akibat masuknya barang-barang selundupan.
  3. Fokus Kebijakan Industri dalam jangka pendek harus mampu mengantisipasi permasalahan mendesak yang akan timbul dan mengupayakan pemecahannya sehingga mampu mencegah terjadinya pengurangan kesempatan kerja di sektor industri. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, kebijakan pengamanan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor baik yang masuk secara legal maupun ilegal adalah kebijakan yang perlu diutamakan. Kebijakan tersebut sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu tujuan dibentuknya negara adalah untuk sebesar-besarnya ditujukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Sebagai wujud komitmen jajaran Pemerintah untuk membantu industri dalam bertahan terhadap tekanan krisis global, Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh setiap unit kerja baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten dan kota.
  4. Terbitnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional harus segera ditindaklanjuti secara tersinergi oleh Pusat dan Daerah melalui 3 (tiga) langkah utama, yaitu: 1) Penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri prioritas oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian, 2) Penyusunan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi oleh Pemerintah Provinsi, dan 3) Penyusunan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  5. Visi pembangunan Industri Nasional adalah membangun industri agar Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025 (Perpres Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional) dengan sasaran antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.
  6. Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan, 4) Meningkatnya penguasaan teknologi industri, yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri.
  7. Untuk mencapai sasaran penyebaran industri yang lebih seimbang antara pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, maka untuk provinsi di Kawasan Timur Indonesia, sektor industri harus mampu tumbuh s.d. tahun 2020 minimal sbb :
    1) Kalimantan Barat : 20,72%
    2) Kalimantan Tengah : 22,90%
    3) Kalimantan Selatan : 21,89%
    4) Kalimantan Timur : 20,08%
    5) Bali   : 14,64%
    6) NTB   : 24,16%
    7) NTT   : 26,80%
    8) Sulawesi Utara : 22,15%
    9) Gorontalo  : 27,62% 
    10) Sulawesi Tengah : 22,91%
    11) Sulawesi Selatan : 19,27%
    12) Sulawesi Barat : 24,82%
    13) Sulawesi Tenggara : 23,61%
    14) Maluku  : 30,25%
    15) Maluku Utara  : 24,65%
    16) Irian Jaya Barat : 25,24%
    17) Papua   : 25,55%
  8. Adapun Kabupaten dan Kota Kawasan Timur Indonesia agar mampu mendukung pertumbuhan Provinsi s.d. tahun 2020 sebagaimana yang disebutkan pada butir 7, harus minimal tumbuh sama dengan pertumbuhan rata-rata provinsi masing-masing atau melebihinya.
  9. Dalam upaya mencapai sasaran jangka panjang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tersebut, ditetapkan target-target antara (jangka menengah) yang dilengkapi dengan rencana pelaksanaannya dalam bentuk Strategi, Program, dan Rencana Aksi untuk kurun waktu 2010 s.d 2014 yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Departemen Perindustrian maupun Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi, serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten dan Kota di Kawasan Timur Indonesia. Target kualitatif RPJMN tahun 2010-2014 yang harus dicapai bersama adalah:
    1) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat industri dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak Krisis Finansial Global.
    2) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar, serta yang mampu memperkuat dan melengkapi struktur industri.
    3) Terolahnya potensi Sumber Daya Alam, potensi daerah serta keunikan daerah menjadi produk olahan yang bernilai tambah tinggi serta berdaya saing global.
    4) Semakin meningkatnya daya saing industri yang berorientasi ekspor.
    5) Tumbuh dan berkembangnya industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri dan ekonomi di masa yang akan datang.
    6) Tumbuh  berkembangnya IKM, khususnya industri menengah yang lebih cepat dari pertumbuhan industri kecil maupun industri berskala besar.
  10. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana Tugas Pembantuan merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN Departemen Perindustrian, maka Dinas yang membidangi industri di Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN harus melaporkan pelaksanaan Program Tugas Pembantuan secara baik. Aspek manajerial maupun aspek akuntabilitas dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Aspek manajerial meliputi laporan perkembangan realisasi penyerapan anggaran; pencapaian target keluaran; kendala yang dihadapi; dan saran tindak lanjut pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan aspek akuntabilitas meliputi laporan realisasi anggaran; neraca; catatan atas laporan keuangan; dan laporan barang.
  11. Selain menghasilkan rumusan-rumusan seperti yang terurai diatas, hasil Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:
    1) Untuk penyempurnaan konsep awal Rencana Strategis pengembangan industri 2010-2014, diharapkan masing-masing Dinas Perindustrian melakukan hal yang sama seperti yang ditetapkan pada butir 5 s.d 9 di tingkat kabupaten/kota;
    2) Bagi daerah yang telah memiliki kajian kompetensi inti industri, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan rencana aksi lebih lanjut termasuk kerangka waktunya menjadi 2010-2014 disesuaikan dengan kerangka waktu RPJMN 2010-2014. Bagi daerah yang belum memiliki kajian dimaksud, diharapkan dapat menetapkan kompetensi inti industri daerahnya dan menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri. Hasil penyusunan/penyempurnaan kajian agar segera disampaikan ke Menteri Perindustrian oleh Bupati/Walikota untuk dapat dibuat penetapannya oleh Menteri Perindustrian dalam waktu yang tidak terlalu lama serta akan digunakan sebagai acuan bersama dalam mengembangkan industri di daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota.
    3) Hasil diskusi kelompok berupa usulan kegiatan indikatif tahun 2010 akan dievaluasi lebih lanjut oleh Departemen Perindustrian untuk dipertimbangkan sebagai bagian rencana kerja Departemen Perindustrian 2010.

Manado, 20 Maret 2009
Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja

AGUS TJAHAJANA

 

Bahan-bahan Raker ini dapat didownload di sini