Jakarta, 26 – 29 Pebruari 2008

Rapat Kerja dengan tema “Peningkatan Daya Saing Industri Nasional melalui Konsolidasi Pelaksanaan Pengembangan Klaster dan Kompetensi Inti Industri Daerah” yang dihadiri oleh  seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Departemen Perindustrian, para Kepala Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi sektor Industri seluruh Indonesia, para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, seluruh Kepala Balai Besar, seluruh Kepala Baristand, seluruh Kepala Unit Pendidikan dan Kepala Badiklat Industri serta para Direktur Utama BUMN yang membidangi sektor industri, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. Dalam menyusun perencanaan pengembangan industri, harus memperhitungkan perkembangan ekonomi dunia yang semakin terintegrasi dan mengalami dinamika yang begitu cepat sehingga diperlukan antisipasi dan fleksibilitas yang tinggi, termasuk dalam menghadapi 3 (tiga) kecenderungan global yaitu kenaikan harga minyak, kenaikan harga komoditi pangan dan ancaman resesi dunia  yang dipicu oleh kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat (subprime mortgage).
  2. Kebijakan Industri Nasional yang tertampung dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional dalam implementasinya harus memperhatikan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:
    a. Merupakan dokumen hidup (living document) yang terbuka untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan dinamika ekonomi supaya tetap relevan,
    b. Dalam implementasinya harus mengedepankan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh stakeholder yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
    c. Harus ada kriteria yang jelas terhadap penilaian keberhasilan terutama dalam konteks pemberian insentif, baik fiskal maupun non fiskal.
  3. Arah pengembangan industri manufaktur Indonesia ke depan tetap berbasis pada keunggulan komparatif sumber daya alam baik energi maupun non energi. Fokus pengembangan  diarahkan pada pemilihan rantai nilai yang memberi nilai tambah tinggi dan dapat dioperasikan secara efisien melalui pemanfaatan jaringan produksi global.
  4. Sesuai dengan cirinya sebagai pencipta lapangan kerja utama, Indonesia harus mampu mewujudkan industri manufaktur yang padat tenaga kerja produktif, sumber dari peningkatan nilai tambah melalui inovasi teknologi sehingga dapat berproduksi secara efisien dalam persaingan yang semakin ketat.
  5. Ditargetkan ekonomi tumbuh sebesar 6,4% pada tahun 2008, dengan kontribusi pertumbuhan industri sebesar 7,43%, dan pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar 8,13%. Bila target ekonomi tersebut dapat dicapai diharapkan tingkat pengangguran akan semakin turun dari 9,1% pada tahun 2007 menjadi dibawah 9% pada tahun 2008 dan 2009.
  6. Dalam mengimplementasi kebijakan industri nasional, kesepakatan antara Departemen Perindustrian dengan Dinas-dinas Perindustrian tentang rencana induk dan rencana aksi jangka menengah pengembangan industri di daerah perlu dijadikan sebagai panduan dalam upaya mengembangkan industri nasional. Peta panduan pengembangan industri di daerah dimaksud yang mencakup peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian.
  7. Untuk mengakselerasi peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pemerintah menempuh strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada daerah yang mempunyai keunggulan potensi dan kelayakan infrastruktur yang memadai dengan memanfaatkan paket kebijakan insentif fiskal (PP No. 1 / 2007, PP No. 7 / 2007 dan lainnya). Untuk itu, Pemerintah Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah sebagai lokus KEK dituntut mengambil keputusan dengan cepat agar para investor mendapat kepastian untuk pengembangan usaha.
  8. Implementasi pengembangan industri nasional dengan pendekatan klaster dan kompetensi inti industri daerah memerlukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan serta rencana aksi secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kesamaan visi, persepsi dan komitmen yang tinggi sangat menentukan dalam pencapaian target keberhasilan pada setiap tahapan pengembangan klaster dan kompetensi inti industri daerah.
  9. Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Provinsi tahun 2008, menghasilkan masukan pemikiran tentang arah kebijakan industri nasional ke depan untuk dijadikan acuan dalam memperkaya dan menyempurnakan konsep strategi kebijakan pengembangan industri nasional 2010-2015 yang sedang disusun. Departemen Perindustrian dan Dinas-dinas Perindustrian Provinsi juga menyepakati antara lain bahwa pengembangan industri kreatif, evaluasi implementasi pengembangan klaster dan industri unggulan daerah, pengembangan kawasan industri, dan perbaikan mekanisme kerjasama pusat dan daerah, perlu segera diimplementasikan dalam rangka percepatan dan peningkatan capaian kinerja industri 2008 dan 2009 secara tersinergi, terintegrasi, efisien dan efektif.
  10. Rapat kerja juga menyimpulkan bahwa peta panduan industri unggulan daerah dengan fokus rencana kerja tahun 2008 dan rencana kerja indikatif tahun 2009 serta hasil-hasil diskusi kelompok akan segera disinkronkan pada rencana kerja dan kegiatan masing-masing daerah sebagai acuan untuk persiapan Musrenbangnas tahun 2008.
  11. Pada tahun 2008 Departemen Perindustrian mentargetkan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya dari BPK. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN Departemen Perindustrian, maka Dinas Perindag Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN menyepakati akan melaksanakan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara cermat dan tertib sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Pebruari 2008
Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja

AGUS TJAHAJANA

Bahan-bahan Raker ini dapat didownload di sini.