MAKASSAR, 25 – 28 Maret 2008

Rapat Kerja dengan tema “Peningkatan Daya Saing Industri Nasional melalui Konsolidasi Pelaksanaan Pengembangan Klaster dan Kompetensi Inti Industri Daerah” yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi sektor industri, Kepala Balai Besar Litbang Industri yang terkait dan Pejabat Pusat di lingkungan Departemen Perindustrian, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

  1. Dalam menyusun perencanaan pengembangan industri, harus memperhitungkan perkembangan ekonomi dunia yang semakin terintegrasi dan mengalami dinamika yang begitu cepat sehingga diperlukan antisipasi dan fleksibilitas yang tinggi, termasuk dalam menghadapi 3 (tiga) kecenderungan global yaitu kenaikan harga minyak, kenaikan harga komoditi pangan dan ancaman resesi dunia  yang dipicu oleh kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat (subprime mortgage).
  2. Kebijakan Industri Nasional yang segera diwujudkan dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional dalam implementasinya harus memperhatikan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:
    a. Merupakan dokumen hidup (living document) yang terbuka untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan dinamika ekonomi supaya tetap relevan,
    b. Dalam implementasinya harus mengedepankan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh stakeholder yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
    c. Harus ada kriteria yang jelas terhadap penilaian keberhasilan terutama dalam konteks pemberian insentif, baik fiskal maupun non fiskal.
  3. Arah pengembangan industri manufaktur Indonesia ke depan tetap berbasis pada keunggulan komparatif sumber daya alam. Fokus pengembangan  diarahkan pada pemilihan rantai nilai yang memberi nilai tambah tinggi dan dapat dioperasikan secara efisien melalui pemanfaatan jaringan produksi global.
  4. Sesuai dengan cirinya sebagai pencipta lapangan kerja utama, Indonesia harus mampu mewujudkan industri manufaktur yang padat tenaga kerja produktif, sumber dari peningkatan nilai tambah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi sehingga dapat berproduksi secara efisien dan berkelanjutan.
  5. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja industri menjadi modal insani serta memperkuat kemampuan riset, pengembangan dan inovasi dapat dilakukan terutama melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemanfaatan lembaga litbang industri secara maksimal baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.
  6. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ditargetkan sebesar 6,0% sampai dengan 7,0%, dengan kontribusi pertumbuhan industri diharapkan sebesar 6,5% sampai dengan 7,5%. Secara rinci pertumbuhan cabang-cabang industri dapat diproyeksikan minimal sebagai berikut: Makanan, minuman  dan tembakau 6,14%; Tekstil, barang kulit dan alas kaki 1,15%; Barang kayu dan hasil hutan lainnya 0,96%; Kertas dan barang cetakan 5,96%; Pupuk, kimia dan barang dari karet 6,05%; Semen dan bahan galian non-logam 4,15%; Logam dasar, besi dan baja 2,09%; Alat angkut, mesin dan peralatan 9,80%; dan Barang lainnya 1,95%.
  7. Dalam mengimplementasi kebijakan industri nasional, kesepakatan antara Departemen Perindustrian dengan Dinas-dinas Perindustrian tentang rencana induk dan rencana aksi jangka menengah pengembangan industri di daerah perlu dijadikan sebagai panduan dalam upaya mengembangkan industri nasional. Peta panduan pengembangan industri di daerah dimaksud yang mencakup peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian.
  8. Implementasi pengembangan industri nasional dengan pendekatan klaster dan kompetensi inti industri daerah memerlukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan serta rencana aksi secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kesamaan visi, persepsi dan komitmen yang tinggi sangat menentukan dalam pencapaian target keberhasilan pada setiap tahapan pengembangan klaster dan kompetensi inti industri daerah.
  9. Penentuan arah pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor ekonomi terkait termasuk dukungan perbankan.
  10. Dalam upaya menjaga konsistensi dan kesinambungan pengembangan IKM di daerah, maka pembinaan IKM melalui pendekatan kompetensi inti industri dilakukan berdasarkan pada keunggulan daerah (OVOP – One Village One Product), selanjutnya akan menjadi acuan utama dalam pengembangan IKM dan proses seleksi pemberian bantuan Pusat.
  11. Untuk menjaga kesinambungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tempe/Tahu, Pemerintah sedang mempersiapkan penyaluran subsidi harga kedele. Untuk menjaga efektifitas penyaluran subsidi dimaksud, Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota bersama instansi terkait di daerah ditugaskan untuk menyiapkan data kelompok target penerima secara akurat. Disamping itu, untuk mengatasi kecenderungan naiknya harga komoditi pangan dunia serta keterbatasan produksi, maka dengan melihat potensi yang dimiliki daerah, perlu dikembangkan sumber pangan alternatif melalui kegiatan riset, pengembangan dan inovasi.
  12. Departemen Perindustrian dan Dinas-dinas Perindustrian Kabupaten/Kota menyepakati antara lain bahwa evaluasi implementasi pengembangan klaster dan kompetensi inti industri daerah, pengembangan kawasan industri, dan perbaikan mekanisme kerjasama pusat dan daerah, perlu segera diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka percepatan dan peningkatan capaian kinerja industri 2008 dan 2009 secara tersinergi, terintegrasi, efisien dan efektif.
  13. Rapat kerja juga menyimpulkan bahwa peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota akan segera disusun oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Disamping itu, hasil-hasil diskusi kelompok yang antara lain membahas rencana kerja indikatif tahun 2009 akan disinkronkan pada rencana kerja dan kegiatan masing-masing daerah sebagai acuan untuk persiapan Musrenbangnas tahun 2008.
  14. Pada tahun 2008 Departemen Perindustrian mentargetkan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya dari BPK. Mengingat pengelolaan APBN melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN Departemen Perindustrian, maka Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN menyepakati akan melaksanakan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara cermat dan tertib sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Makassar, 28 Maret 2008
Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja

AGUS TJAHAJANA

Bahan-bahan Raker ini dapat didownload di sini.