Pointer PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  • Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

  • Jika ada permintaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik (informasi publik) oleh warga negara dan/atau badan hukum Indonesia (pemohon informasi publik), badan publik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dll) membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik.

  • Pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya/ sebaliknya (Penguji Konsekuensi) di setiap Badan Publik sebelum Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang.
  • Surat penetapan klasifikasi memuat:
    1. Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
    2. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
    3. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
    4. Jangka Waktu pengecualian;
    5. Alasan pengecualian; dan
    6. Tempat dan tanggal penetapan.

  • Jangka waktu pengecualian informasi publik ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan apabila informasi publik tersebut dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat:
    • Menghambat proses penegakan hukum (paling lama 30 tahun)
    • Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
    • Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
    • Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
    • Merugikan ketahanan ekonomi nasional
    • Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
    • Membuka akta otentik yang berisi wasiat seseorang (pengungkapan harus dengan persetujuan pihak yang bersangkutan)
    • Mengungkap rahasia pribadi seseorang (pengungkapan harus dengan persetujuan pihak yang bersangkutan)

  • Klasifikasi informasi yang dikecualikan dapat diubah oleh PPID dengan persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dengan cara Pengajuan Konsekuensi.

  • Informasi yang dikecualikan menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik apabila Jangka Waktu Pengecualiannya telah habis dengan penetapan dari PPID.

  • PPID dijabat oleh seorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, penunjukkan PPID dilakukan oleh pimpinan Badan Publik Negara yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.

  • Tugas dan tanggungjawab PPID antara lain:
    • Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
    • Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
    • Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
    • Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
    • Pengujian Konsekuensi;
    • Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
    • Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
    • Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

  • Jika ada perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, maka pelaksanaan Ganti Rugi atas perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan tata cara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Ganti Rugi dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan.

  • Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan, namun dapat juga menjadi tanggungjawab Pejabat Publik dan tidak menjadi beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya.

  • Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Publik.

Sumber: Memo Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor: 1169/SJ-IND.4/9/2010 tanggal 27 September 2010.

Pertumbuhan Industri

Pada triwulan II 2011, industri non migas berhasil tumbuh 6,61% melampaui pertumbuhan PDB ekonomi 6,49%. Seluruh sub sektor industri juga mengalami pertumbuhan positif.

Lihat...

Who's Online

We have 73 guests online