RUMUSAN

HASIL RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2014

Jakarta, 5-7 Februari 2014

Rapat Kerja dengan tema Undang-Undang Perindustrian Sebagai Landasan Pembangunan Industri Untuk Menjadi Negara Industri Tangguh yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang membidangi program di lingkungan Kementerian Perindustrian, Atase Perindustrian, KADIN, Asosiasi Industri & Pelaku Usaha, seluruh Kepala Balai Besar, seluruh Kepala Baristand, seluruh Kepala Unit Pendidikan dan Kepala Balai Diklat Industri menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Setelah mengalami periode penurunan kinerja akibat dampak krisis ekonomi global pada tahun 2007-2009, sektor industri kini mampu tumbuh dan berkembang secara signifikan. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas sampai dengan Triwulan III tahun 2013 mencapai 6,22%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (PDB) pada periode yang sama sebesar 5,83%. Sektor industri pengolahan non migas ini memberikan kontribusi sebesar 20,57% dari total PDB nasional, yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

2. Sasaran utama pembangunan sektor industri tahun 2014 antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 6,4-6,8%, penyerapan tenaga kerja sektor industri sebanyak 400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor industri hingga mencapai US$ 125 miliar, serta investasi PMA sebesar US$ 14 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp 50 Triliun.

3. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2014 tersebut sebagai bagian dari pembangunan industri nasional jangka panjang, diperlukan upaya yang maksimal. Terlebih di tengah kondisi transaksi berjalan (current account) sektor industri yang masih defisit disebabkan oleh impor yang cenderung meningkat berupa impor bahan baku dan barang modal untuk industri.

4. Untuk itu, diperlukan upaya pengembangan industri substitusi impor dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal serta akselerasi hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk primer melalui berbagai usulan kebijakan, antara lain berupa insentif fiskal, jaminan ketersediaan pasokan gas, energi termasuk listrik, bahan baku, dan sumber daya industri lainnya, fasilitasi pengembangan kawasan industri dan penyediaan infrastruktur pendukung industri; serta fasilitasi dukungan pembiayaan yang kompetitif untuk mendorong investasi baru dan pengembangan usaha.

5. RUU tentang Perindustrian telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada tanggal 19 Desember 2013 dan telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. UU Perindustrian yang baru ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat, memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor industri, serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat dalam pengembangan Industri nasional.

6. Beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang harus menjadi perhatian kita bersama, antara lain mengenai: (a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian; (b) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN); (c) Industri Strategis; (d) Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 
(e) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (f) Infrastruktur Industri; (g) Standardisasi Industri; (h) Tindakan Pengamanan Industri; serta (i) Fasilitas Industri.

7. UU Perindustrian mengamanatkan disusunnya berbagai peraturan perundangan sebagai ketentuan lanjutan, yaitu 1 (satu) Undang-Undang tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri, 16 Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan Presiden, serta 12 Peraturan Menteri.

8. ASEAN Economic Community (AEC) merupakan agenda bersama negara-negara ASEAN dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai: (1) Pasar dan basis produksi tunggal, (2) Kawasan Ekonomi yang kompetitif, (3) Pengembangan ekonomi yang merata, dan (4) Integrasi ke dalam ekonomi global. AEC mulai diberlakukan pada tahun 2015.

9. Dalam menghadapi AEC 2015 tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, antara lain: mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan anti-dumpingbagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri.

10. Indonesia harus mengantisipasi dampak dari implementasi FTA, bukan hanya membuka pasar tetapi harus mampu menjaga industri dalam negeri agar tetap tumbuh sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menjaga kepentingan industri di dalam negeri maupun memperkuat daya saing industri di pasar global, diperlukan dukungan kebijakan dan penguatan data industri melalui Industrial Resilience Information System (IRIS).

11. Dalam rangka pengembangan industri hijau akan dilakukan beberapa kegiatan antara lain: Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Industri Hijau, Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH), Pembentukan Lembaga sertifikasi Industri Hijau (LSIH), Pedoman teknis konservasi energi dan penurunan emisi GRK, dan Penyiapan Insentif untuk Pengembangan Industri Hijau.

12. Untuk mewujudkan pemerataan dan penyebaran industri di luar Pulau Jawa sesuai dengan PP No. 24 tahun 2009, Kementerian Perindustrian berupaya mendorong terbentuknya kawasan industri baru dan menumbuhkan industri inti sebagai daya tarik berkembangnya industri lainnya serta penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung kawasan industri.

13. Sebagai tindak lanjut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral & Batubara (Minerba), Kementerian Perindustrian melaksanakan Program Hilirisasi Industri Berbasis Bahan Tambang Mineral, dengan sasaran direalisasikannya pembangunan smelter pengolahan bahan mineral untuk bijih besi, nikel, alumina dan tembaga di dalam negeri.

14. Dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi darat, penghematan penggunaan BBM dan mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan, Pemerintah melaksanakan berbagai program antara lain: Pengembangan Kendaraan Angkutan Umum Murah, Low Cost & Green Car (LCGC) dan Low Carbon Emission Car, serta Konversi BBM Ke BBG Untuk Kendaraan Bermotor.

15. Dalam upaya pengembangan Industri Agro, Pemerintah memberikan perhatian beberapa isu strategis, antara lain kesiapan industri makanan & minuman menghadapi AEC 2015, revitalisasi industri gula, dan jaminan legalitas bahan baku industri kayu olahan. Untuk menjaga kualitas produk dan daya saing dengan produk luar, industri makanan & minuman harus menggunakan bahan baku yang berkualitas dan sesuai standar higienis. Untuk revitalisasi industri gula, perlu ada peningkatan kapasitas dan efisiensi pabrik gula. Untuk menjamin legalitas bahan baku industri kayu olahan, Pemerintah mewajibkan sektor industri menggunakan kayu yang telah memenuhi syarat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan untuk mewujudkan penyebaran dan pemerataan industri ke luar Pulau Jawa serta memperkokoh perekonomian masyarakat. Progam pengembangan IKM antara lain melalui pengembangan OVOP, klaster IKM, industri kreatif IKM, kewirausahaan, restrukturisasi mesin/peralatan IKM, fasilitasi layanan IKM, serta promosi dan pameran IKM. Dengan adanya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Perindustrian memiliki peluang yang lebih besar untuk pengembangan IKM di daerah pedesaan.

17. Arah pembangunan RPJMN ke-3 (2015-2019) adalah “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat”. Arah kebijakan pembangunan industri dalam RPJMN 2015-2019 adalah Akselerasi Pertumbuhan Industri, dengan fokus pada: pengembangan perwilayahan industri, penumbuhan populasi  dan pemerataan persebaran industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas industri.

18. Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2014 antara lain: Pengendalian defisit anggaran yang lebih sehat, Peningkatan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan pajak maupun PNBP, Peningkatan efektivitas dan kualitas belanja negara terutama pengendalian subsidi energi serta efisiensi dan efektifitas belanja K/L. Sedangkan kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kinerja K/L melalui langkah-langkah: Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan perencanaan anggaran di masing-masing K/L, serta Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja operasional K/L (perjalanan dinas, kegiatan seminar, konsinyering).

19. Arahan yang harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran K/L tahun 2014 antara lain: 
(a) Perubahan  rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN TA 2014 dan disahkan dalam DIPA TA 2014 mengacu kepada PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014, (b) Penyelesaian dana Optimalisasi APBN 2014 yang masih memerlukan proses lebih lanjut, (c) Deviasi Disbursement Plan Belanja K/L dan realisasinya, perlu dimonitor target capaiannya.

20. Untuk menjaga agar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian berjalan secara akuntabel dan transparan, Inspektorat Jenderal melaksanakan beberapa Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang hasilnya perlu ditindaklanjuti oleh unit terkait, antara lain: (a) Monev efektivitas penerapan SNI, yaitu masih kurangnya pengawasan terhadap SNI; (b) Monev pelaksanaan RICE dan IBC, yaitu dibutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan, industri dan badan pemerintah yang lebih erat; (c) Monev Program P3DN, yaitu kewajiban penggunaan produk dalam negeri belum dijadikan prioritas oleh pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah; (d) Monev pengadaan barang/jasa, yaitu kesalahan memilih prosedur atau metode; (e) Monev revitalisasi industri gula, yaitu belum cukup signifikan dampaknya terhadap tujuan revitalisasi industri gula nasional; (f) Monev pengembangan wirausaha baru, yaitu diperlukan keterpaduan dengan program penumbuhan IKM lainnya.

21. Dalam rangka peningkatan pengawasan pelaksanaan anggaran dan pencegahan tindak korupsi di instansi pemerintah, diperlukan adanya optimalisasi peran APIP, yaitu untuk: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan (c) memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

22. RUU tentang Aparatur Sipil Negara telah disetujui oleh DPR pada tanggal 19 Desember 2013 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan utama UU ASN adalah untuk: Independensi dan Netralitas, Kompetensi, Kinerja/ Produktivitas Kerja, Integritas, Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan Publik, serta Pengawasan dan Akuntabilitas.

23. Pokok-pokok ketentuan dalam UU ASN mencakup: (a) asas, prinsip, nilai dasar, kode perilaku dan kode etik, (b) jenis, status, dan kedudukan ASN, (c) fungsi, tugas, dan peran ASN, (d) jabatan ASN, (e) hak dan kewajiban ASN, (f) kelembagaan, (g) managemen ASN, (h) pengisian jabatan pimpinan tinggi, (i) pegawai ASN yang menjadi pejabat negara, (j) organisasi, (k) sistem informasi  ASN, dan (l) penyelesaian sengketa.

 

Materi dan Bahan Paparan dapat diunduh di sini

Jakarta, 7 Februari 2014

 

 

Kementerian Perindustrian

Pertumbuhan Industri

Pada triwulan II 2011, industri non migas berhasil tumbuh 6,61% melampaui pertumbuhan PDB ekonomi 6,49%. Seluruh sub sektor industri juga mengalami pertumbuhan positif.

Lihat...

Who's Online

We have 6 guests online